• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 19 September 2014
Tribun Jatim

PNS Pemprov Jatim Bakal Terima THR

Kamis, 11 Agustus 2011 07:15 WIB
TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA-Menyongsong Lebaran 1432 H ini, sekitar 22.889 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jatim dapat tersenyum simpul. Hal ini setelah ada kepastian mereka mendapatkan uang vakasi sebesar satu kali gaji pokok.

Sebelumnya, para PNS telah menerima gaji ke-13 pada Juli 2011. Uang vakasi ini akan semakin menambah segar para pegawai pelat merah yang dikomandani Gubernur Soekarwo.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Nurwiyatno mengatakan, vakasi akan diberikan kepada semua PNS di lingkungan Pemprov, mulai golongan I hingga IV. ”Besarnya satu kali gaji pokok, sesuai golongan dan masa kerja masing-masing,” ujarnya, Rabu (10/8).

Dengan begitu, PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun akan menerima vakasi Rp 1,175, golongan IA dengan masa kerja 25 tahun menerima vakasi Rp 1.630.100. Hal yang sama juga terjadi pada PNS golongan IV, yang masa kerjanya nol tahun akan menerima Rp 2.245.200, sedangkan yang 25 tahun Rp 3.114.800.

Uang vakasi itu diperkirakan diambil dari dana APBD sekitar Rp 50 miliar. Karena jumlah total nilai gaji ke-13 yang diberikan pada Juli lalu mencapai Rp 67,8 miliar.

Menurut Nurwiyatno, usulan dari masing-masing SKPD mengenai anggaran vakasi harus masuk paling lambat 16 Agustus 2011, sehingga uang itu sudah bisa cair pada 18 Agustus 2011. “Pokoknya sebelum Lebaran harus cair,” tegasnya.

Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sukardi menambahkan, pemberian tunjangan vakasi kepada PNS sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Imam Utomo. “Terpenting, tidak menyalahi aturan,” tandasnya.

Anggota Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Jatim Ismail Saleh Mukadar menegaskan, pemberian tunjangan vakasi itu wajar, sepanjang tak menyalahi aturan.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Fuad Mahsuni yang setuju tunjangan vakasi hanya diberikan kepada PNS golongan rendah. ”Tapi untuk golongan tinggi atau pejabat, tak perlu diberi itu,” tegas politisi PKB ini.

Sebelumnya, KPK mengimbau kepada para kepala daerah untuk tidak memberikan THR kepada PNS sebelum maupun sesudah Lebaran. BPK juga melarang hal ini. Namun, beberapa daerah ternyata memberikannya meski dengan istilah bukan THR.

Pemprov Sulsel juga menyediakan dana Rp 4 miliar bagi 10.450 PN dan 600 PTT untuk Lebaran, yang disebutnya sebagai tunjangan kesra. Begitu pula Pemprov Sumatera Barat menyediakan dana Rp 13 miliar bagi 8.543 PNS dan 203 PTT untuk tunjangan kesejahteraan pegawai yang diberikan menjelang Lebaran.

Pemprov Jabar sebenarnya juga memberikan THR, namun namanya tunjangan penghasilan pegawai. Mereka memberikan tunjangan itu dengan dasar Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memungkinkan pemda memberikan uang makan dan tunjangan transportasi sesuai dengan kemampuan daerah.

Sementara itu, belasan ribu karyawan Pemkot Surabaya dipastikan tidak menerima tunjangan seperti PSN pemprov. “Tidak ada itu THR di Surabaya. Darimana uangnya untuk memberikan THR pegawai,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemarin.

Risma juga menegaskan tak ada aturan yang bisa dipakai dasar pemberian THR bagi PNS. “Sudah mendapat gaji 13 ijik kurang ta. Sebaiknya para PNS bersyukur. Masih banyak warga kita yang kekurangan. Justru warga ini yang patut diberi tunjangan,” ujarnya.

Terkait THR untuk karyawan swasta, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim akan membuka Posko Pengaduan THR 2011. Posko ini dipusatkan di LBH Surabaya Jalan Kidal Surabaya mulai 11 Agustus 2011.

Koordinator ABM Jamaludin mengungkapkan, posko ini siap menerima pengaduan dan membantu pendampingan para buruh/masyarakat yang THR-nya tidak dibayar sebagaimana mestinya. Selain di LBH, posko juga dibuka di Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan.

Buruh yang tidak mendapat THR bisa datang dengan membawa bukti karyawan dari perusahaan yang dilaporkan serta membawa slip gaji dan surat keterangan dari perusahaan kalau memang tidak memberikan gaji.

Dijelaskan Jamal, THR adalah hak seluruh pekerja, termasuk pembantu rumah tangga (PRT) karena sesuai konvensi ILO, PRT termasuk pekerja.

Sesuai Permenaker 4/1994, karyawan dengan masa kerja lebih setahun mendapat THR satu bulan gaji. Sedangkan pekerja di bawah satu tahun tapi lebih dari tiga bulan besarnya proporsional. “THR wajib dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja yang di-PHK 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR,” terangnya.

Jamal menyatakan pihaknya akan menggugat perusahaan yang mangkir membayar THR di pengadilan. Landasannya Pasal 17 UU 14/1969. Selain itu, Jamal juga mendesak agar pelanggaran THR dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan.


Sumber : Surya
Editor: Yoni Iskandar
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1275 articles 55 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas