• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 30 Agustus 2014
Tribun Jatim
Home » Jatim

Mengurus IMB Cukup di Kecamatan

Jumat, 23 September 2011 19:39 WIB
TRIBUNJATIM.COM,SIDOARJO- Dalam waktu dekat, masyarakat Sidoarjo untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tak lagi ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo Jl Pahlawan. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor kecamatan setempat, karena sekarang ini kecamatan sudah memiliki kewenangan menerbitkan IMB.

“Pemohon IMB sudah tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor BPPT. Ini sebagai upaya untuk mendekatkan dan melayani masyarakat untuk melengkapi bangunan yang dimiliki,” tutur Kepala BPPT Sidoarjo, Joko Santosa, Jumat (23/9).

Penerbitan IMB kata Joko, merupakan kewenangan Bupati Sidoarjo, tetapi kewenangan itu sudah didelegasikan kepada kecamatan. Selain menerbitkan IMB, camat yang ada di seluruh Sidoarjo juga berwenang mengawasi bangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang belum memiliki IMB. “Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur pendelegasian kewenangan itu sudah ada tinggal pelaksanaannya saja,” ungkapnya.

Dalam program itu diakui Joko, butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan anggaran. Mengenai SDM pihaknya sudah siap, seiring terlaksananya program pelatihan bagi tenaga kecamatan yang digelar di Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah (Diklat BKD) beberapa waktu lalu. “Anggaran sudah kami ajukan ke dalam PAK tahun ini. Anggaran itu untuk pembelian blanko, map dan SK dan lainnya,” ujarnya.

Layanan pengurusan IMB di masing-masing kantor kecamatan dinilai sangat tepat. Selain di Sidoarjo, terutama di wilayah pedesaan masih banyak rumah tinggal yang belum memiliki IMB. Juga untuk menghapus kesan jika pengurusan IMB lokasinya jauh, karena selama ini untuk mengurus IMB dilakukan di BPPT Sidoarjo,

“Nah berapa jumlah rumah tinggal atau bangunan yang belum mengantongi IMB, pihak kecamatan yang tahu. Mengenai kinerjanya, BPPT sudah melatih dan diajari cara mengukur dan menghitung bangunan saat turun ke lapangan,” jelas Joko.

Menurut Joko, kewenangan pihak kecamatan untuk menerbitkan IMB hanya untuk bangunan rumah tinggal yang luasnya 200 m2 ke bawah. Untuk rumah tinggal yang luasnya di atas 200 m2 dan bangunan non rumah tinggal seperti untuk kepentingan bisnis, penerbitannya tetap di BPPT. “Di kecamatan nanti ada dua petugas yang menangani IMB. Tapi jika ada kecamatan yang belum siap, penanganannya masih di BPPT sampai di kecamatan itu siap,” ujarnya.


Sumber : Surya
Penulis : Anas Miftakudin
Editor: Yoni Iskandar
Komentar

Berita Populer
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved l About Us l Privacy Policy l Help l Terms of Use l Redaksi l Info iklan l Contact Us l Lowongan
Atas