Sabtu, 29 November 2014
Tribun Jatim

Retribusi IMB Mengacu Perda Terbaru Diberlakukan Mulai Hari Ini

Rabu, 23 Mei 2012 16:51 WIB

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Pendapatan Pemkot Surabaya dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang sempat  tersendat karena belum adanya peraturan daerah (Perda ) yang mengatur, kini bisa lancar.

Mulai Rabu (23/5/2012), retribusi IMB yang mengacu pada Perda terbaru, resmi diberlakukan. Pemberlakuan dilakukan setelah rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur sudah turun. Begitu pula dengan peraturan walikota (perwali).

"Rekomendasi gubernur maupun perwalinya sudah turun semua. Mulai hari ini, retribusi resmi diberlakukan," kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjawab wartawan, Rabu (23/5) sore.

Menurut Agus, begitu Walikota menurunkan Perwali No 37/2012, pihaknya langsung mengirim tagihan retribusi IMB. Baik kepada warga yang melakukan pelanggaran maupun warga yang sudah mengajukan permohonan IMB. Hanya saja, Agus belum bisa memastikan berapa nilai tagihan untuk pelanggaran yang sudah dikirim. "Saya belum menghitungnya," kilahnya.

Terkait pemohon IMB, Agus Sonhaji mengatakan tagihan retribusi sudah dikirim kepada sekitar 500 orang yang sudah lama mengajukan. Tagihan hanya dikirim kepada pemohon yang seluruh persyaratannya sudah komplet. Juga tidak bermasalah dalam artian IMB yang diajukan sudah sesuai peruntukan maupun aturan yang berlaku.

"Kalau berkas yang diajukan belum lengkap, ya kami kembalikan lagi untuk dilengkapi," kata Agus.

Mantan Kabag Bina Program Pemkot ini mengatakan, begitu tagihan dikirimkan, warga bisa langsung membayar retribusi yang diwajibkan. Dan begitu tagihan terlunasi, DCKTR akan langsung mengeluarkan izin yang diajukan.

"Estimasi kami izin sudah bisa turun dalam waktu seminggu setelah retribusi dibayar," kata Agus.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya sempat tidak bisa menarik retribusi dari pengurusan IMB karena belum ada perda yang mengaturnya menyusul diterbitkannya UU No 23/2008 tentang pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut baru disahkan DPRD Surabaya pada April lalu namun tidak bisa langsung diberlakukan karena menunggu rekomendasi dari Gubernur Jatim.

Sumber   : Surya
Reporter : Hadi Santoso
Editor: Yoni Iskandar
berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas