Senin, 22 Desember 2014
Tribun Jatim
Home » Jatim

Takut Gugatan Pilkada, KPU Mojokerto Minta Tolong Kejaksaan

Kamis, 21 Februari 2013 09:56 WIB

TRIBUNJATIM.COM,MOJOKERTO - Mengantisipasi sengketa Pilwali Kota Mojokerto, KPU setempat kini sedang mengupayakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Saat ini sedang dijajaki kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Selain antisipasi gugatan Pilwali juga untuk pendampingan hukum.

Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Pilwali.

“Sejauh ini memang belum ada komunikasi khusus dengan Kejaksaan. Tapi kami merasa perlu setidaknya konsultasi dan bantuan hukum dengan Kejaksaan," kata Ketua KPU Kota Mopjokerto Fathoni Nawawi, Kamis (21/2/2013).

KPU melihat bahwa instutsi Kejaksaan adalah lembaga hukum dengan dinaungi pegawai-pegawai pemerintah. Mereka adalah pengacara negara. Pilkada dan Pilwali dinilai sangat rentan terjadi sengketa. Untuk itu, perlu pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan pengacara tersebut.

“Berbagai keputusan yang akan dikeluarkan KPU, seperti daftar pemilih tetap, penetapan calon walikota dan wakil walikota hingga penetapan walikota dan wakil walikota terpilih bisa jadi rawan sengketa politik. Kami perlu dukungan dan bantuan hukum,” katanya.

Kerja sama itu juga untuk menimalisasi kesalahan administrasi dan nonadministrasi selama proses penyelenggaraan Pilwali. Kerja sama dengan institusi hukum itu lebih karena pendampingan kebutuhan KPU.

"Apakah nanti akan kita plenokan, nanti dulu," kata Fathoni.

Sumber   : Surya
Reporter : Faiq nuraini
Editor: Yoni Iskandar
berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas