• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 18 September 2014
Tribun Jatim
Home » Jatim

Pemkab Magetan Rahasiakan Pengganti Sekda

Selasa, 9 Juli 2013 14:05 WIB

Laporan Wartawan Surya,Doni Prasetyo

TRIBUNJATIM.COM,MAGETAN - Pasca penahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan Abdul Aziz oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pertengahan Juli 2013 lalu, posisi Sekda kabupaten Magetan hingga kini belum terisi.

Hal ini tentu saja mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Magetan.

Namun, sejak sepekan ini kabar adanya pengganti Sekda itu sudah mulai berhembus.

Sejumlah nama-nama yang semula santer disebut rupanya hanya isapan jempol.

Kabar ditetapkan Sekda definitif itu meluncur dari mulut Wakil Bupati Magetan Samsi.

"Lho Sekda definitif sudah ada, pejabatnya perempuan. Lebih lanjutnya tanya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah),"kata Wabup Samsi kepada wartawan.

Dikatakan Samsi, kalau pelaksana tugas (plt) Sekda sudah ada sejak Sekda Abdul Aziz dikenai penahanan.

Karena kalau posisi Sekda tidak ada, kebijakan-kebijakan menyangkut PNS akan kerepotan.

"Sekarang ini bukan lagi pejabat plt, tapi Sekda definitif dan itu sudah 100 persen,"lanjut Samsi.

Namun Kepala BKD Kabupaten Magetan Suko Winardi yang dikonfirmasi malah mengaku belum tahu adanya sekda definitif itu, karena sampai saat ini permohonan plt sekda kepada Gubernur Jatim belum ada jawaban.

"Sampai sekarang surat dari gubernur belum turun. Pemkab Magetan mengirimkan permohonan plt sekda dan sekda definitif,"kata Suko Winardi.

Kalau ada kabar, tambah Suko, sudah ada pejabat sekda definitif, mestinya BKD lebih tahu terlebih dahulu.

"Kalau kabar itu benar, mestinya saya tahu lebih dulu. Ini saya malah belum dengar. yang benar sampai sekarang jawaban dari GubernurJatim belum turun," kata mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan ini.

Menurut Suko, dengan kekosongan jabatan sekda ini kondisi pemerintahan jadi repot. Karena kebijakan-kebijakan yang mestinya ditangani sekda, sekarang harus dialihkan atau dirangkap pejabat lain.

"Untuk bulan lalu saja, untuk gaji PNS, DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) terpaksa harus ke Surabaya untuk minta tandatangan sekda Abdul Aziz.

"Mungkin hanya untuk bulan kemarin (Juni) saja, satu kali itu saja. Untuk bulan berikutnya, mudah-mudahan sudah bisa ditandatangani plt atau sekda definitif,"kata Suko.

   

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
146514 articles 55 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas