• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribun Jatim
Home » Jatim

Terganjal Aturan, 1.196 Guru Jombang Gagal Sertifikasi

Senin, 19 Agustus 2013 16:36 WIB
Terganjal Aturan, 1.196 Guru Jombang Gagal Sertifikasi
surya/faiq nuraiani
Sejumlah guru saat duduk-duduk di emperan SDN 1 Sooko, Kabupaten Mojokerto

Laporan wartawan Surya,Sutono
 

TRIBUNJATIM.COM,JOMBANG - Sedikitnya 1.196 orang guru berbagai jenjang sekolah, mulai TK hingga SMA, di Jombang gagal mengikuti program sertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang digelar mulai Senin (19/8/2013).
    
Mereka gagal karena terganjal aturan, yang mengharuskan peserta memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1).

Selain itu, yang bersangkutan harus sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan, 30 Desember 2005.
    
Kepala Bidang Ketenagaan Disdik (Dinas Pendidikan) Jombang, Priadi, menyatakan peraturan yang ada memang seperti itu, sehingga ketika dilakukan verifikasi, banyak yang tidak memenuhi syarat.
    
Menurutnya PLPG tersebut diikuti oleh guru berstatus PNS dan nonPNS. Untuk gelombang pertama, mereka akan mengikuti proses pelatihan selama 10 hari, yakni mulai 19 hingga 27 Agustus di kampus STKIP Jombang.
    
Hanya saja, seleksi untuk mengikuti program itu terbilang ketat. Semisal, harus sudah menempuh pendidikan s-1.

"Jika belum S1, usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun," tambahnya.
    
Priadi menjelaskan, sebelum penentuan peserta sertifikasi 2013, pihaknya menggelar UKG (Uji Kompetensi Guru) bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
    
UKG tersebut dilakukan Mei 2013 lalu. Saat itu, lanjut Priadi, yang mengikuti UKG sekitar 2.000 orang guru. Dari jumlah tersebut, pihak Disdik melakukan verifikasi.
    
Hasilnya, hanya 804 guru yang berhak ikut sertifikasi melalui PLPG. Sedangkankan selebihnya, 1.196 orang guru tidak bisa menjadi peserta sertifikasi karena terganjal aturan.
    
"Mereka yang belum masuk kualifikasi S-1 dan diangkat setelah tahun 2005, otomatis tidak bisa ikut," tegasnya.

Dalam PLPG ini, imbuhnya, yang bertindak sebagai asesor dari Unesa Surabaya, UM Malang, UPI Bandung, dan UNJ Jakarta. Mereka terbagi dalam dalam 10 gelombang.
    
Program sertikasi guru melalui PLPG itu sendiri menurut Priadi akan berakhir pada 2015.

Bagi guru yang sudah mengantongi sertifikasi, berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
       
Berdasarkan aturan, kata Priadi, bagi PNS, besaran TPP ditentukan satu kali gaji setiap bulan. Sedangkan bagi guru non-PNS, besarannya Rp 1,5 juta per bulan.

Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
Komentar

Berita Populer
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved l About Us l Privacy Policy l Help l Terms of Use l Redaksi l Info iklan l Contact Us l Lowongan
Atas