Nasional

Mahfud MD Minta Kasus Korupsi e-KTP Diusut Hingga Keakar-akarnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD, minta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP sampai ke akar-akarnya.

Mahfud MD Minta Kasus Korupsi e-KTP Diusut Hingga Keakar-akarnya
Tribunjatim.com/SofyanArif
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. 

Laporan Kontributor Surya, Muchsin Rasjid 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD, minta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP sampai ke akar-akarnya.

"Harus diusut ke akar-akarnya. Jangan sampai pandang bulu terhadap mereka yang terlibat dalam kasus e-KTP yang menghebohkan ini," tegasnya, kepada TribunJatim.com, Sabtu (11/3/2017) malam, ditemui di sela-sela Seminar Nasional Madura Menjadi Provinsi, di Pendopo Ronggo Sukowati, Pamekasan.

Mahfud juga mengingatkan agar aparat hukum tidak memanfaatkan situasi politik sebagai alasan untuk menunda pengusutan e-KTP hingga menunggu selesainya Pilkada DKI atau bertujuan untuk pengamanan lancarnya pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Kami minta semua yang terlibat diusut, termasuk siapa saja jaringannya. Jangan lantaran situasi politik saat ini, lalu penegak hukum masih mengulur-ulur waktu dan menggantung pengusutan. Ini jangan sampai terjadi. Begitu namanya ada, langsung disidik tanpa menunggu selesaikanya pilkada. Karena hukum tidak boleh begitu,” tandasnya.

Kepada penyidik, Mahfud berharap aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, serius menegakkan hukum sebaik-baiknya dan membantu KPK tanpa terhenti karena dihadang psikologis dan politis, sehingga KPK bisa melakukan penyelidikan dan meningkatkan kepenyidikan.

Pihaknya, kata Mahfud gembira setelah Jokowi menyatakan, bahwa dirinya merasa heran terhadap pembuatan e-KTP dari kertas biasa menjadi plastik yang menghabiskan anggaran hampir Rp 6 triliun, dimana hampir separuhnya ternyata dikorupsi.

"Apa yang diungkapkan Presiden Jokowi terkait kasus e-KTP tersebut sebagai bentuk empati terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Itu pesan, agar hukum ditegakkan," terangnya.

Menurut Mahfud, kasus e-KTP ini bisa jadi karena melibatkan banyak partai politik, lalu berkolaborasi atau berkolusi untuk menghambat proses penyelidikan lebih lanjut. Oleh sebab itu rakyat dan pemerintah harus mendukung pengusutan kasus ini tanpa mengkaitkannya dengan momentum apapun.

“Ingat, hukum adalah hukum,” pungkasnya.

Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help