TribunJatim/

Terganjal Perbup, 4 Perda di Jombang Mandul, Target PAD Terancam Gagal Terpenuhi

Sebanyak empat Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan tahun lalu, hingga kini belum bisa diberlakukan.

Terganjal Perbup, 4 Perda di Jombang Mandul, Target PAD Terancam Gagal Terpenuhi
Tribunjatim/Sutono
Menkes dr Nila Juwita Moeloek (3 dari kanan), Bupati Nyono Suharli (4 dari kanan), Wabup Mundjidah Wahab (2 dari kanan) dan anggota Forkopimda minum air dari kemasan botol secara bersama-sama, menandai pencanangan Gerakan Ayo Minum Air. 

 Laporan Kontributor Surya, Sutono

 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sebanyak empat Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan tahun lalu, hingga kini belum bisa diberlakukan.

Penyebabnya, aturan teknis berupa Peraturan Bupati (perbup) belum terbit. Target pendapatan asli daerah (PAD) pun terancam gagal tercapai.

Dengan belum terbitnya perbup untuk masing-masing empat perda itu, keempatnya praktis hanya merupakan macan kertas. Padahal, diantara perda tersebut sangat penting untuk mendongkrak PAD.

Keempat perda itu adalah Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda tentang Ketenagakerjaan, Perda tentang Tera Ulang, dan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS).

Ketua DPRD Jombang Joko Triono mengungikapkan, empat perda itu belum bisa diterapkan, karena masih membutuhkan acuan teknis.

“Dan acuan teknis yang diatur dalam Perbup. Jika perbupnya belum disusun, perda otomatis tidak bisa diterapkan,” ujarnya.

Baca: PT CJI Sumbang 5.000 Bibit Pohon di Bareng Jombang


Itu sebab, dia meminta pemkab agar segera menuntaskan perbup-perbup guna menjadi acuan teknis 4 perda tersebut, agar perda-perda tersebut bisa segera dilaksanakan.

“Jadi kami minta bupati segera merampungkan dan kemudian menerbitkan perbup-nya. Sebab, perda memang tidak bisa diaplikasikan sebelum aturan teknisnya yang disusun dalam bentuk perbup belum ada,” tandas Joko kepada TribunJatim.com, Selasa (14/3/2017).

Menurut Joko, jika empat perda ini diterapkan, bisa dipastikan PAD di Kabupaten Jombang akan meningkat. Pasalnya, dalam Perda tersebut terkandung beberapa aturan, seperti Perda Tera Ulang dan Perda Ketenagakerjaan.

Dalam Perda tersebut, sambungnya, tentu diatur aktivitas tera ulang, yang ada retribusinya. Untuk Perda Ketenagakerajaan juga demikian, karena terkait perizinan tenaga asing dan retribusinya.

“Jika Perbup-Perbup ini tidak segera diterbitkan, target peningkatan PAD Jombang sebesar Rp 344 Miliar terancam gagal diwujudkan,” pungkasnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang Agus Purnomo mengungkapkan, penyusunan perbup untuk penopang perda ditangani langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Karena kewenangan ada pada mereka.

Misalnya, untuk Perda Pendidikan, yang menyusun perbupnya adalah Dinas Pendidikan.
“Jadi silahkan ditanyakan kepada masing-masing kepala OPD-nya,” jawabnya. OPD adalah istilah baru pengganti sebutan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Penulis: Sutono
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help