TribunJatim/

Sekdes Kraton Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Pungli

Tim saber pungutan liar (pungli) akhirnya menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sebagai tersangka kasu

Sekdes Kraton Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Pungli
TribunJatim/ Galih Lintartika
Tim saber pungutan liar (pungli) akhirnya menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sebagai tersangka 

 Laporan Wartawan Surya, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Tim saber pungutan liar (pungli) akhirnya menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sebagai tersangka kasus dugaan pungli paska pemeriksaan selama 1 x 24 jam.

Sebelumnya, ada empat orang yang diamankan tim saber pungli di Balai Desa Kraton, Rabu (15/3/2017) siang, yakni Kepala Desa (Kades), Sekdes, dan dua perangkat desa. Dari keempatnya, polisi mengamankan barang bukti Rp 3,9 juta.

Namun, hanya satu dari tiga orang yang ditetapkan tersangka, yakni sekdes yang berinisial KHU (53). Dia diduga menarik pungli ke warganya yang sedang mengurus akta hibah.

Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota AKP Endy Purwanto mengatakan, dia diduga kuat memungut biaya ke warga yang hendak melakukan pengurusan akta hibah serta akta lainnya.

“Untuk biayanya bervariasi. Ada yang Rp 1,5 juta, ada yang Rp 2 juta, dan masih banyak lagi. Tergantung surat apa yang akan diurus oleh warganya,” kata AKP Endy Purwanto dalam rilis, Kamis (16/3/2017) siang.

Baca: Tim Saber Pungli Pasuruan Tangkap Empat Perangkat Desa, Gara-garanya ini

Dalam pemeriksaan itu, kata dia, hanya Khu yang terduga kuat melakukan pungli. Sedangkan, tiga lainnya, termasuk kades, dan dua perangkat desa itu tidak terlibat dalam kasus ini.

“Buktinya sangat minim. Ketiganya, tidak terduga kuat menerima pungli. Tapi, mereka tetap dalam pantuan kami, karena mereka merupakan saksi untuk perkara ini,” terang AKP Endy Purwanto kepada TribunJatim.com .

Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Riyanto, mengatakan, sejauh ini, hanya sekdes yang sering menerima pungli dari warga. Untuk, aliran uang pungli ini kemana, pihaknya masih menyelidikinya.

“Tidak menutup kemungkinan, tersangka akan bertambah alias lebih dari satu. Mengingat perkara ini kan bisa dilakukan lebih dari satu orang. Tapi, saat ini, hanya sekdes yang menerima pungli ini,” paparnya.

Riyanto menjelaskan, sekdes ini menarik pungli sejak tahun 2014 lalu. Pengurusan surat – menyurat ini dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan sekdes pribadi.

“Tidak ada payung hukumnya, mengurus surat ada biayanya. Tersangka dijerat pasal 12 huruf e UURI/31/1999 yang telah diubah dengan UURI/20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help