TribunJatim/

Tak Terima Disebut Terima Uang Proyek, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Laporkan Kepala Desa

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangkalan, Minggu (19/3/2017). Didampingi delapan

Tak Terima Disebut Terima Uang Proyek, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Laporkan Kepala Desa
TribunJatim/Ahmad Faisol
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman (kemeja putih) didampingi dua anggota DPRD dari Partai Demokrat Fadhur Rosi dan Muhdor serta kuasa hukum Fahrillah saat mengklarifikasi pengaduan yang mencatut namanya di RM Maduratna, Selasa (14/3/2017) 

 TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangkalan, Minggu (19/3/2017).

Didampingi delapan pimpinan Pengurus Anak Cabang (PAC) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Demokrat Bangkalan, ia melaporkan Kepala Desa Campor, Kecamatan Geger, H Rahem atas perkara pencemaran nama baik.

Ditemui usai keluar dari ruang SPKT, Abdurrahman mengungkapkan, keputusan melapor balik Kades H Rahem karena dirinya merasa dirugikan atas pencatutan namanya sebagai pihak yang meminta sejumlah uang dan menjanjikan pekerjaan atau proyek.

"Karena saya tidak merasa melakukan seperti yang telah disebutkan H Rahem. Apalagi berita itu menjadi viral di media sosial. Nama baik saya tercemar dan saya dirugikan," ungkap Abdurrahman yang juga didampingi penasehat hukumnya, Fahrillah Kepada TribunJatim.com.

Baca: Nama Wakil Ketua DPRD Bangkalan Dicatut Soal Proyek, Ini Gara-garanya

Ia menjelaskan, berita bahwa dirinya telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya itu tidak hanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat Bangkalan. Namun sudah menjadi komsumsi berita di internal Partai Demokrat.

"Berita itu tak hanya di-forward, tapi saya juga dilaporkan ke DPC (Partai Demokrat Bangkalan), DPD (Partai Demokrat Jatim) dan DPP (Partai Demokrat Pusat). Termasuk ke Fraksi Demokrat (DPRD Bangkalan), saya dilaporkan," jelasnya kepada TribunJatim.com.

Sebelumnya, Abdurrahman diadukan ke Polres Bangkalan oleh Kades H Rahem atas dugaan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan atau proyek. Dalam laporan pengaduan tertanggal 18 Januari 2017 itu disebutkan, politisi Partai Demokrat itu telah menyalahgunakan wewenangnya dengan meminta sejumlah uang dan menjanjikan proyek.

Dalam berkas pengaduan itu pula, disertakan nama Sekretaris Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Abdus. Kepada TribunJatim.com Abdus mengungkapkan, telah dirugikan sebesar Rp 6 juta untuk pekerjaan proyek di tahun 2015. Namun hingga saat tidak teralisasi.

Selain Abdus, berkas pengaduan itu juga dilengkapi 10 tanda tangan kepala desa di Kecamatan Geger yang telah dirugikan. Namun, Abdurrahman membatah, Selasa (14/3/2017) telah menerima sepeser pun atau mendelegasikan seseorang untuk menerima uang para kepala desa.

"Saya urai (H Rahem) yang ini dulu. Untuk sepuluh kepala desa yang tanda tangan, harus bertanggung jawab," tegasnya.

Ia menambahkan, laporan ini dimaksudkan agar ada kejelasan terkait tuduhan - tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.

"Biar muncul yang benar bisa terang, yang salah bisa terang. Polisi saya anggap profesional dalam menangani kasus ini," pungkasnya. (Surya/Ahmad Faisol)

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help