TribunJatim/

Layanan Kantor Desa-Desa di Pasuruan Tutup Selama Seminggu, Ini Pemicunya

Karena alasan khusus ini, layanan untuk masyarakat di kantor desa-desa di Kabupaten Pasuruan tutup selama seminggu.

Layanan Kantor Desa-Desa di Pasuruan Tutup Selama Seminggu, Ini Pemicunya
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Kantor Balai Desa Kraton ditutup untuk satu minggu kedepan, mulai Senin (20/3/2017). Warga yang ingin mengurus surat atau mendapatkan stempel desa,dan tanda tangan kades, diminta untuk mendatangi rumahnya. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - 25 Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sepakat tidak membuka pelayanan selama satu minggu ke depan, mulai Senin (20/3/2017) hari ini.

Mereka menutup kantor desa setempat sebagai bentuk kekecewaan terhadap penangkapan dan penahanan sekretaris desa Desa Kraton, KHU (53) pekan lalu.

KHU ditangkap setelah diduga menerima pungli dari warganya senilai Rp 3,9 juta.

Kondisi ini tampak di Balai Desa Kraton. Lokasinya yang tak jauh dari Kecamatan Kraton ini tampak sepi. Tidak ada aktivitas lalu lalang orang yang keluar masuk di balai desa seperti biasanya.  Balai desa ini seperti tak berpenghuni.

Pintu-pintu di setiap sudut balai desa tampak tertutup. Bahkan, di ruang Kades, dan Sekdes, pintu ini terkunci rapat dan digembok. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa kades se-kecamatan Kraton tidak membuka kantor desa selama seminggu ke depan.

Nanik, salah satu warga yang kecele atas keputusan bersama kades tersebut. Ia datang, ke balai desa untuk meminta tanda tangan kades.

Namun, sesampainya di balai desa, ia tidak mengetahui bahwa kantor desa ini tutup dan tidak seperti biasanya.

“Saya tidak tahu kalau kantor desa tutup. Saya kesini niatnya mau mencari tanda tangan. Tapi, kalau tidak ada ya pulang saja,” katanya.

Ainul Yaqin, salah satu anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kraton mengatakan, kesepakatan ini dibuat atas dasar kebersamaan. Ia mengatakan, AKD peduli dengan rekan sejawatnya yang tersandung kasus pungli.

Ia menyebut, bahwa AKD Kecamatan Kraton meminta perlindungan hukum kepada bupati dengan membuat dan mengeluarkan paying hukum.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help