TribunJatim/

Seluruh di Kecamatan Kraton Pasuruan Tak Nyaman di Kantor, Ini Penyebabnya

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kraton, Badrul Iman mengaku tidak betah berada di kantornya. Ia mengaku sangat was - was.

Seluruh di Kecamatan Kraton Pasuruan Tak Nyaman di Kantor, Ini Penyebabnya
TribunJatim/ Galih Lintartika
Camat Kraton M Zubad saat menerima kedatangan para kades se - Kecamatan Kraton. 

 TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kraton, Badrul Iman mengaku tidak betah berada di kantornya. Ia mengaku sangat was - was ketika berada di kantor.

"Saya takut berada di kantor sendiri. Padahal hampir setiap hari saya ke kantor , tapi sekarang kok justru semakin takut setelah banyak tim saber pungli berkeliaran," katanya usai meluruk Kantor Kecamatan Kraton kepada TribunJatim.com, Senin (20/3/2017).

Dia mengatakan, aksinya bersama 24 kades se - Kecamatan Kraton ini merupakan bentuk protes terhadap penangkapan rekan sejawatnya sekretaris desa (sekdes) Desa Kraton, KHU (53) yang ditangkap tim saber pungli Kota Pasuruan pekan lalu.

"Kami tidak ingin dikriminalisasi. Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi agar ada solusi," terangnya.

Baca: Diduga Lakukan Pungli Sertifikat, Empat Perangkat Desa di Pasuruan Dicokok Polisi, Ini Jumlahnya

Menurut Badrul , inti kedatangannya ini untuk meminta Bupati Pasuruan membuat regulasi. Minimal, ada pembuatan peraturan desa (perdes) atau kepastian hukum yang ada. Minimal, ada sosilaisasi , jangan disikat seperti ini.

"Jadi biar jelas batasannya. Mana yang termasuk pungli mana yang tidak termasuk pungli. Biar tidak ada arogansi seperti ini," paparnya.

Camat Kraton, M Zubad menjelaskan, pihaknya menampung semua aspirasi para kades ini. Ia berjanji akan menyampaikannya ke Bupati.

"Nanti akan kami sampaikan aspirasi para kades termasuk kondisi di lapangan seperti apa ke pimpinan. Akan kami laporkan ketakutan dan kekhawatiran para kades agar tidak berlarut - larut," paparnya.

Zubad menerangkan, dalam diskusi tadi, pihaknya menangkap sinyal bahwa kades ini butuh payung hukum. Mereka sempat mengancam akan tidak memberikan pelayanan di tingkat desa, jika tidak ada payung hukumnya.

"Tapi kami upayakan ke pak Bupati agar segera dipercepat ada payung hukumnya. Kami tadi juga minta kades untuk tidak menutup pelayanan, kasihan masyarakat," pungkasnya. (Surya/Galih Lintartika).

Penulis: Galih Lintartika
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help