Kunjungi PP Shiddiqiyyah, Luhut Minta Doa dan Bahas Petisi Penolakan Frasa Kemerdekaan RI

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Desa Losa

Kunjungi PP Shiddiqiyyah, Luhut Minta Doa  dan Bahas Petisi Penolakan Frasa Kemerdekaan RI
Tribunjatim/Sutono
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menerima kenang-kenangan dari Kiai Muctar Muk'thi, mursyid tarikat Shidiqiyyah di Ponpes Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Desa Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Desa Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Selasa (21/3/2017).

Ikut dalam rombongan Luhut antara lain Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Bupati Jombang Nyono Suharli, Wabup Hj Mundjidah Wahab dan unsur Forkopimda lainnya.

Kedatangan Luhut beserta rombongan disambut hangat tuan rumah, Kiai Muchtar Mu'thi yang juga mursyid tarikat Shiddiqiyyah dan keluarga. Bahkan ratusan santri berebut jabatn tangan dengan Luhut dan rombongan.

Selanjutnya Luhut diterima di ruang dalam ponpes setempat. Luhut terlihat berbincang akrab dengan Kiai Mukhtar Mu'thi dan keluarga, saling bertukar cerita, diakhiri pemberian suvenir oleh tuan rumah.

Usai pamit, Luhut kepada pers mengaku kunjungannya hanya silaturahmi biasa. Dia mengaku, sebenarnya satu tahun lalu sudah ada janji kepada Kiai Muhtar untuk mengunjungi sang kiai.

"Namun baru pada hari ini bisa diagendakan. Kami juga meminta doa kepada beliau agar negeri kita aman dan damai,” ujar Luhut Binsar Panjaitan kepada TribunJatim.com .

Baca: Terumbu Raja Empat Dirusak Kapal Pesiar, Luhut Binsar : Tunggu Hasil Investigasi

Luhut mengungkapkan, dia juga membahas mengenai petisi yang digalang Kiai Muchtar Mu'thi, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sekitar Agustus tahun lalu.

Petisi tersebut berisi permohonan perubahan istilah atau frasa 'Kemerdekaan Republik Indonesia' menjadi 'Kemerdekaan Bangsa Indonesia'.

"Usulan itu sangat masuk akal, dan menarik untuk dikaji dan dicermati lebih dalam lagi mengenai perubahan istilah tersebut,” bebernya. Namun Luhut tidak merinci lebih jauh, kapan pengkajian untuk perubahan istilah itu dilakukan.

Luhut hanya menyatakan, peran Kiai Muchtar patut dikagumi. Sebab, meski usia sudah sepuh, masih konsisten memberikan nilai-nilai yang mendalam mengenai istilah 'Kemerdekaan Republik Indonesia' atau 'Kemerdekaan Bangsa Indonesia'.

Luhut juga memuji Kiai Muchtar Mu'thi yang dinilai sangat paham filosofi kebangsaan dengan baik.

“Beliau memberikan pengayoman, Indonesia harus tetap utuh sehingga generasi dapat membangun bangsa ini dengan baik,” tandasnya.

Diberitakan, ribuan jemaah tarikat Shiddiqqiyah meneken petisi penolakan terhadap istilah atau frasa 'Kemerdekaan RI (Republik Indonesia)' yang biasa digunakan pada peringatan 17 Agustus.

Penandatanganan petisi di atas lembaran kain ratusan meter dan rencananya dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu digalang Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (PCTAI).

Penggalangan berbareng acara 'Tasyakuran Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya NKRI ke-71' di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Desa Losari, Ploso, Jombang, Kamis malam (18/8/2016).

Wakil Ketua Umum PCTAI Edi Setiawan menyatakan, tanggal 17 Agustus adalah Kemerdekaan 'Bangsa Indonesia'. Bukan Kemerdekaan 'Republik Indonesia (RI)'.

“Karena itu istilah Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa dipakai setiap perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus diubah. Kami menolak istilah tersebut," kata Edi Setiawan, di sela acara.

Dia menjelaskan, saat Soekarno - Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus 1945, negara atau pemerintahan Indonesia belum ada. Yang ada adalah bangsa Indonesia.(Surya/Sutono)

Penulis: Sutono
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help