TribunJatim/

Protes Taksi Online Marak, Ini Solusi yang Diusulkan Pakde Karwo ke Pemerintah Pusat

Gubernur Jatim Soekarwo berusaha mencari win-win solution masalah transportasi online, dengan cara mengusulkan solusi khusus ke pemerintah pusat.

Protes Taksi Online Marak, Ini Solusi yang Diusulkan Pakde Karwo ke Pemerintah Pusat
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Pakde Karwo saat di Gedung Negara Grahadi. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo berjanji akan mencarikan solusi win-win solution masalah transportasi online.

Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ketika menerima Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS), di Gedung Negara Grahadi, Senin (20/3/2017) malam. 

Pakde Karwo juga berdialog dengan perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) untuk mencari jalan keluar di tengah konflik yang terjadi antara angkutan konvensional dan taksi online.

Menurut Pakde, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016  tentang angkutan kota yang menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek, yang saat ini sedang sedang dalam tahap pembahasan untuk kemudian bisa direvisi kembali.

"Nah, setelah direvisi Permen 32 tahun 2016 tersebut meliputi 11 poin. Aantara lain, jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin minimal 1000 cc, batas tarif angkutan, kuota jumlah angkutan, dan pengujian berkala atau KIR," ujarnya.

Untuk itu, Gubernur dua periode ini menyatakan akan menyampaikan aspirasi para pengemudi yang tergabung dalam KAKS ke Mendagri, Menhub, dan Kapolri.

Salah satu yang akan diusulkan, agar ijin pengurusan aplikasi tidak harus ke pusat tapi bisa ditangani langsung oleh Dinas Kominfo Provinsi.

"Selain itu, taksi online juga diusulkan ada tanda atau plat kuning, serta menggunakan batasan tarif tertinggi dan terendah" bebernya.

Sekitar 250 orang yang yang mewakili 23 Lyn Surabaya yang bernaung dalam Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS) pada dasarnya menolak transportasi berbasis aplikasi online karena dianggap merugikan angkutan konvensional.

Dalam aksinya, mereka tidak bertindak anarkis dan menghentikan layanan publik kepada masyarakat. Tapi memilih bertemu Gubernur Jatim Soekarwo, agar aspirasinya disampaikan ke Pusat selaku pembuat kebijakan dan regulasi tentang angkutan berbasis online.

Menanggapi hal itu, Pakde Karwo menyatakan, "Demo halus seperti ini law model di indonesia" tegasnya.`

Menurutnya, tidak semua masalah harus dilakukan dan diselesaikan dengan kekerasan. Dialog dan musyawarah untuk mufakat harus dilakukan untuk menghasilkan yang terbaik, seperti yang dilakukan nenek moyang dulu.

"Yang dituntut kan masalah keadilan. Apabila pemerintah tidak menyelesaikan antara dua kelompok rasanya tidak adil. Maka tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah agar bisa kerja lebih enak, nyaman dan aman,” tandas Pakde Karwo.

Penulis: Mujib Anwar
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help