TribunJatim/
Home »

News

» Jakarta

Opsi Pembubaran HTI Melalui Penerbitan Perppu, Komisi 2 DPR: Mau Nembak 1 Atau Semua, Nih?

Membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dirasa terlalu lama bagi pemerintah bila melalui jalur pengadilan. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri...

Opsi Pembubaran HTI Melalui Penerbitan Perppu, Komisi 2 DPR: Mau Nembak 1 Atau Semua, Nih?
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Massa Hizbut Tahrir Indonesia 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dirasa terlalu lama bagi pemerintah bila melalui jalur pengadilan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyampaikan opsi dari kejaksaan agung terkait membubarkan HTI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Baca: Bubarkan HTI Lewat Pengadilan Butuh Waktu Lama, Pemerintah Pikirkan Cara Lain

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin membubarkan HTI melalui penerbitan Perppu.

Menurut dia, perlu ada penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait penerbitan Perppu tersebut.

Hal yang perlu dijelaskan, di antaranya, apakah perppu itu untuk mengganti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU Ormas) atau ada tujuan lain.

UU Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

"Mau nembak satu (Ormas) atau semua ini? Ya kan? Kalau Perppu-nya mengatakan bahwa pembubaran ormas tidak perlu melalui pengadilan, berarti semua ormas bisa terdampak," kata Fandi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Makanya perlu kehati-hatian," lanjut dia.

Ia menilai, penerbitan Perppu merupakan kewenangan pemerintah, dengan persetujuan DPR

Halaman
12
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help