TribunJatim/

Hizbut Tahrir Indonesia Ajukan Uji Materi Perppu Ormas, Ini Harapan Ketua DPD HTI Jatim

HTI juga memberikan kuasa kepada Yusril untuk pengajuan Permohonan Uji Materi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut.

Hizbut Tahrir Indonesia Ajukan Uji Materi Perppu Ormas, Ini Harapan Ketua DPD HTI Jatim
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Massa Hizbut Tahrir Indonesia 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adakan pertemuan yang diketuai oleh Ismail Yusanto dengan advokat Yusril Ihza Mahendra, setelah pemerintah mengumumkan Perpu nomor 2 tahun 2017, terkait perubahan UU Ormas nomor 17 tahun 2003, Rabu (12/7/2017).

HTI juga memberikan kuasa kepada Yusril untuk pengajuan Permohonan Uji Materi Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut.

Langkah pengajuan tersebut, menurut Yusril Ihza Mahendra akan disusul oleh beberapa Ormas lain yang menganggap Perpu tersebut tak tepat untuk diterapkan.

Baca: Dinilai Anti-Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia Dibubarkan dan Dilarang Kegiatannya Oleh Pemerintah

Sebab, imbuh Yusril, Perpu tersebut akan membuka peluang pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang.

"Jadi pemerintah akan membubarkan Ormas secara subyektif dari pandangan pemerintah, yang dianggap pemerintah bertentangan dengan pancasila tanpa melalui proses peradilan," ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, Ketua DPD HTI Jawa Timur, Fajar Kurniawan berharap dengan adanya uji materi perubahan Perpu ini, para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa jernih menimbang.

Karena menurutnya, Perpu Ormas ini tak ada landasan hukum yang kokoh, yang mengharuskan pemerintah menerbitkan Perpu.

Baca: Ini Truk Kontainer yang Digunakan Membuang Limbah Cair LPG Dekat Rusunawa Romokalisari, Surabaya

Kalau perubahan Perpu tersebut ditolak oleh MK, maka Perpu akan kembali pada UU Ormas nomor 17 tahun 2013.

Fajar melanjutkan, dan jika negara merasa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU tersebut dilanggar, seharusnya diproses dengan prosedur yang ada.

"Tapi jika perubahan Perpu tersebut diterima, maka akan berpotensi menimbulkan bahaya," ungkap Fajar Kurniawan selaku ketua DPD HTI Jatim kepada TribunJatim.com, Jumat (14/7/2017).

Ia menambahkan, karena Perpu tersebut dianggap bisa digunakan untuk menyingkirkan lawan politik dari pemerintah.

"Saya yakin hal tersebut tidak kita inginkan bersama," tukas Fajar Kurniawan.

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help