TribunJatim/

Bupati Banyuwangi Ajak Sarapan Siswi Non-Muslim yang Sempat Terganjal Aturan Berjilbab

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak sarapan, Yenima Swandina Alfa, siswi non-muslim yang sempat terganjal dengan adanya aturan memakai jilb

Bupati Banyuwangi Ajak  Sarapan Siswi Non-Muslim yang Sempat Terganjal Aturan Berjilbab
Surya/Haorrahman
Bupati Anas saat bertemu Yenima di ruang kerja Bupati. Yenima diajak sarapan dan selfie. 

TRIBUNJATIM.COM,BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak sarapan, Yenima Swandina Alfa, siswi non-muslim yang sempat terganjal dengan adanya aturan memakai jilbab di SMPN 3 Genteng. Aturan yang ternyata inisiatif pimpinan sekolah tersebut, langsung dibatalkan oleh Anas.

Anas, Yenima, dan ayah Yenima, menikmati sarapan pecel rawon di ruang kerja bupati, Senin (17/7/2017).

Bupati berusia 43 tahun itu menginstruksikan tak ada lagi sekolah, yang menerapkan aturan yang berpotensi mendiskriminasi siswa berdasarkan latar belakang agama, suku, dan ras.

”Pagi ini saya undang yang bersangkutan untuk sarapan pecel rawon bersama. Ada ayahnya juga. Saya sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah daerah, karena bagaimana pun SMPN adalah lembaga di bawah pemda. Dan mari kita jaga bersama-sama kerukunan umat beragama di Banyuwangi. Saling menghargai kuncinya,” ujar Abdullah Azwar Anas , Senin (17/7/2017).

Permasalahan ini, menurut Anas, harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara. Tidak hanya yang terkait bidang pendidikan, tapi juga semua bidang.

“Berjilbab untuk pelajar muslim tentu tidak masalah, tapi tidak boleh dipaksakan kepada pelajar yang beragama selain Islam. Aturan sekolah tidak boleh mendiskriminasi, harus memberi ruang yang sama tanpa memandang perbedaan SARA,” kata Abdullah Azwar Anas.

Abdullah Azwar Anas kembali meminta semua pihak bisa saling menghormati perbedaan.

”Saya harapkan keberagaman kita ini menjadi keunggulan untuk membangun daerah, bukan menjadi penghambat,” kata Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Jatim tersebut.

Terkait pimpinan sekolah yang membuat aturan diskriminatif, Anas telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah.

”Dinas Pendidikan mengkaji model peringatan dan pembinaannya. Minimal peringatan keras. Saya juga minta Dinas Pendidikan me-review semua aturan sekolah, jangan sampai ada yang keluar dari norma kebangsaan kita,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help