TribunJatim/

Ini Dia Tiga Pokok Rekomendasi Gapeknas Jatim, Satu di Antaranya Soal Undang-Undang

Gapeknas Jatim kembali menggelar musyawarah daerah keempat yang kali ini digelar di Hotel Wyndham, Surabaya, Sabtu (13/8/2017).

Ini Dia Tiga Pokok Rekomendasi Gapeknas Jatim, Satu di Antaranya Soal Undang-Undang
TRIBUNJATIM.COM/AULIA FITRI HERDIANA
Pengusaha La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Jawa Timur periode 2018-2022 saat Musyawarah Daerah (Musda) IV Gapeknas Jatim di Surabaya, Sabtu (12/8/2017) petang. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gapeknas Jatim kembali menggelar musyawarah daerah keempat yang kali ini digelar di Hotel Wyndham, Surabaya, Sabtu (13/8/2017).

Dalam Musda keempat ini, ada tiga pokok rekomendasi yang disepakati dalam Musda IV Gapeknas Jatim kali ini.

Rekomendasi ini disusun oleh anggota Gapeknas untuk menata organisasi Gapeknas ke depan.

Rekomendasi pertama adalah adanya penataan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut mencakup kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang penataan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi.

Diharapkan dari rekomendasi ini dapat disinergikan dengan kebutuhan pelaku usaha jasa konstruksi sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas usaha asa konstruksi, bukannya memperpanjang alur birokrasi dan terjadinya “high economy”.

Kedua, perlunya koordinasi semua stakeholders yaitu lintas Asosiasi perusahaan dan Asosiasi profesi serta LPJK Nasional untuk merumuskan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional, Instansi Pemerintah dan Swasta sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 yang ada sekarang.

Mengingat Perpres Nomor : 54/ 2010 yang berlaku sekarang ini, masih menggabungkan antara pengadaan barang dan Jasa Konstruksi, serta terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan penetapan.

“Disamping itu, Perpres tersebut semangatnya berkecenderungan liberalisasi, yang membuka ruang persaingan yang sangat terbuka, tanpa melihat kondisi obyektif kesiapan pelaku usaha nasional kita dewasa ini,” ujar Ketua Umum Gapeknas Jatim, La Nyalla Mattalitti, dalam sambutannya di Hotel Wyndham, Surabaya, Sabtu (12/8/2017) petang.

Sementara rekomendasi ketiga adalah Gapeknas diharapkan bisa mengkoordinasikan secara intensif dengan Menteri atau Departemen Pekerjaan Umum dan LPJK Nasional.

Hal ini terkait masih adanya pelaku usaha jasa konstruksi di sektor swasta yang sampai saat ini belum tersentuh ketentuan dan norma yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Bahkan mereka terkesan tidak tunduk pada norma yang diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi.

“Banyak pelaku usaha jasa konstruksi yang bergerak di sektor swasta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk itu, saya berharap Gapeknas akan turun tangan,” tambahnya.

Penulis: Aulia Fitri Herdiana
Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help