TribunJatim/

Bupat Gresik Perintahkan Penghentian Bangunan dan Reklame Bodong

Pemerintah Kabupaten Gresik memerintahkan penghentian pembangunan dan pencopotan reklame yang izinnya belum lengkap alias bodong.

Bupat Gresik Perintahkan Penghentian Bangunan dan Reklame Bodong
TribunJatim/Mohammad Romadoni
Papan Billboard atau reklame milik pengembang yang tidak sesuai aturan terpaksa dibongkar di Jalan Veteran Gresik, Rabu (22/2/2017) 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik memerintahkan penghentian pembangunan dan pencopotan reklame yang izinnya belum lengkap alias bodong.

Sejauh ini banyak rumah tinggal yang beralih fungsi menjadi rumah toko (Ruko) yang tidak dilengkapi dengan izin.

Bahkan beberapa tempat usaha yang tidak mempunyai izin Amdal lalin serta izin reklame kurang lengkap tanpa membayar pajak reklame.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono mengatakan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohamad Qosim, juga Sekda Gresik bersama tim terpadu pelakasanaan perijinan Pemkab Gresik te;lah melakukan rapat terbatas.

“Ada pesan dari Pak Bupati, agar seluruh Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kepala OPD (organisasi perangkat daerah, red) anggota Tim terpadu pelaksana Perizinan untuk mengikuti rapat bersama Bupati sesudah apel pagi,” kata Suyono, Senin (28/8/2017).

Dalam rapat tersbatas itu, ditemukan banyak rumah tinggal yang beralih fungsi tidak dilengkapi dengan perizinan. Beberapa tempat usaha yang tidak punya izin amdal lalin serta reklame kurang lengkap izinnya.

“Untuk reklame, selama ini Pemkab Gresik memang sangat tegas. Selain memeriksa dari segi izin, Pemkab Gresik juga menelisik izin bangunan reklame itu," katanya.

Bupati Gresi Sambari juga menyoroti beberapa tempat usaha terutama di komplek kawasan industri. Terkait hal itu, Sambari memerintahkan agar Dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pihak kawasan industri terkait untuk memeriksa perizinannya.

"Kalau memang tidak punya itikad baik, tim perizinan berhak untuk menghentikan kegiatannya,” kata Suyono menyampaikan keluhan Bupati Sambari.

Sambari memerintahkan dengan tegas agar semua pelanggar perizinan yang tidak sesuai aturan harus ditertibkan. Hal itu sesuai Perda nomor 15 tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda nomor 6 tahun 2017 tentang izin mendirikan bangunan serta Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016, tentang reklame. (Surya/Sugiyono).

Penulis: Sugiyono
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help