TribunJatim/

Jabatan Kepala Satpol PP Bangkalan Masih Kosong, Penyebabnya ini

Pasca penangkapan Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan Nawawi oleh kejaksaan negeri setempat, Kamis (20/4/2017), hingga saat ini

Jabatan Kepala Satpol PP Bangkalan Masih Kosong, Penyebabnya ini
Ilustrasi Korupsi 

 TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Pasca penangkapan Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan Nawawi oleh kejaksaan negeri setempat, Kamis (20/4/2017), hingga saat ini pemkab belum melantik penggantinya.
Kekosongan jabatan itu diambil alih Sekretaris Satpol PP Moh Rufa'i sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Nawawi ditahan atas dugaan korupsi dana pengadaan 18 mesin tempel perahu, bantuan Kementrian Kelautan, senilai Rp 800 juta tahun anggaran 2014. Kala itu, dirinya masih menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan.

Ia diciduk bersama Kepala Bidang DKP Bangkalan Nur Laila dan Kontraktor Pengadaan barang Suparman. Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Bangkalan belum menjatuhkan vonis terhadap Nawawi.

Alasan itulah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan belum juga melakukan lelang jabatan Kepala Satpol PP yang ditinggalkan Nawawi.

"Kami menunggu putusan inkrah dari pengadilan, setelah itu kami akan merencanakan lelang jabatan. Termasuk lelang jabatan Kepala Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," ungkap Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto, Selasa (5/9/2017).

Selain jabatan kepala di Satpol PP, jabatan Kepala Dinas PMPTSP Bangkalan juga masih di-Plt-kan kepada Sekretaris Moh Faisol. Bahkan, kekosongan jabatan kepala pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gabungan dari dinas perizinan, dan bagian penanaman modal itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2017.

Sebelumnya, BKPSDA telah melantik tiga pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretaris Dewan.

Terakhir, Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad melantik Mulyanto Dahlan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Pendapa Agung, Senin (28/8/2017). Sebelum dilantik, ia menjabat Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas PMD.

Ari Murfianto menjelaskan, tahapan lelang jabatan Kepala Dinas PMD sudah dimulai sejak Juni 2017. Empat peserta termasuk Mulyanto, mengikuti semua tahapan seleksi; administrasi dan kompetensi, yang dilakukan Badan Diklat Provinsi Jatim.

"Peserta diwajibkan menulis makalah tentang PMD, ada tahapan wawancara, dan rekam jejak. Hasilnya di-ranking," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help