TribunJatim/

Bangkalan Nihil Pendamping PKH Rangkap Jabatan

- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan memastikan 166 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terindikasi 'double job' atau rangkap jabat

Bangkalan Nihil Pendamping PKH Rangkap Jabatan
Surya/Ahmad Faisol
Para pejabat dan staf di lingkungan Pemkab Bangkalan bergiliran menyalami Wakil Bupati Bangkalan KH Mondir A Rofii dan Forum Pimpinan Daerah setempat dalam gelar Halal Bil Halal di Aula Pratanu, Selasa (11/7/2017) 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan memastikan 166 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terindikasi 'double job' atau rangkap jabatan. Seperti halnya 55 pendamping PKH di Kabupaten Sampang yang terjadi rangkap jabatan.

Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bangkalan Fadhurrozi mengungkapkan, tiga orang awalnya terindikasi rangkap jabatan. Namun setelah diverifikasi, dua orang memutuskan tetap sebagai pendamping PKH. Sementara seorang lainnya memilih sebagai pendamping Alokasi Dana Desa (ADD).

"Total 166 pendamping PKH. Mereka tidak ada yang rangkap jabatan. Sebelumnya sudah kami peringatkan dalam sosialisasi," ungkap Fadhurrozi kepada Surya, Jumat (8/9/2017).

Ia menjelaskan, sosialisasi di hadapan koordinator kabupaten tersebut bertujuan agar temuan rangkap jabatan di Kabupaten Bangkalan tidak kembali terulang.

"Sebelum Sampang, di sini pernah ada temuan rangkap jabatan pada tahun 2016/2017. Sekarang tidak ada lagi," pungkasnya.

Para pendamping PKH yang dikenal sebagai pekerja sosial direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial.

Tugas mereka di antaranya melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, setiap bulan memverifikasi kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap perubahan.

Adapun PKH adalah program asistensi sosial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18.

PKH bertujuan untuk mengubah perilaku miskin, memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price effect).

Selain itu, memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance effect) dan mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.

Koordinator Kabupaten PKH Bangkalan Heru Wahyudi mengungkapkan, total PKM PKH di Bangkalan berjumlah 56.143 keluarga. Di mana setiap PKM akan mendapat Rp 1.890.000 per tahun.

"Tidak diterima utuh. Melainkan dibagi dalam 4 tahap penerimaan. Pertama di Februari, kedua di Juni, ketiga di Agustus, dan tahap keempat di November," ungkap Heru.

Ia menambahkan, penerimaan dana sistem non tunai lebih mudah dari sistem tunai seperti sebelumnya. Lantaran lebih terkontrol dan bisa mencegah penyimpangan-penyimpangan.

"Para penerima lebih senang non tunai. Dulu (tunai) ambilnya di kantor pos. Sekarang sudah pakai kartu melalui BRI," pungkasnya. (Surya/Ahmad Faisol)

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help