TribunJatim/

Pendapatan Daerah Kota Madiun di APBD 2017 Mengalami Peningkatan Rp 11,4 Miliar

Dalam rencana Perubahan APBD (P-APBD) Kota Madiun tahun anggaran 2017, diproyeksikan jumlah pendapatan daerah mengalami peningkatan sekitar Rp11,4 mil

Pendapatan Daerah Kota Madiun di APBD 2017 Mengalami Peningkatan Rp 11,4 Miliar
Surya/Rahadian Bagus
Ketua DPRD Kota Madiun, Istono memberikan keterangan kepada wartawa usai rapat paripurna, Jumat (8/9/2017 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Dalam rencana Perubahan APBD (P-APBD) Kota Madiun tahun anggaran 2017, diproyeksikan jumlah pendapatan daerah mengalami peningkatan sekitar Rp11,4 miliar, dari Rp 926,9 miliar menjadi Rp 938,3 miliar atau atau naik 1,23 persen.

Hal itu disampaikan Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, pada saat rapat paripurna DPRD tentang penyampaian nota keuangan walikota atas Perubahan APBD tahun anggaran 2017, Jumat (8/9/2017).

Perubahan itu terjadi pada beberapa item, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Walikota mengatakan, perubahan pendapatan daerah yang signifikan terjadi pada PAD yang direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp25,9 Miliar dari sebelumnya Rp159,3 miliar menjadi Rp185,2 miliar atau naik 16,27 persen.

Sedangkan dana perimbangan direncanakan justru mengalami penurunan sekitar Rp14,6 miliar dari rencana sekitar Rp 698,9 miliar menjadi Rp684,2 miliar atau turun 2,10 persen.

Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan mengalami kenaikan sekitar Rp148,6 juta, dari sebelumnya Rp68,7 miliar menjadi sekitar Rp68,8 miliar atau naik 0,22 persen.

“Perubahan ini tentu saja karena ada kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam undang-undang. Jika dulu kewenangan anggaran ada di pemerintah pusat dan provinsi kini diserahkan ke pemerintah daerah,” kata Sugeng, saat ditemui usai rapat paripurna, Jumat (8/9/2017).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengatakan ada beberapa variabel yang mendorong perubahan terutama dari sisi belanja.

Menurut Istono, dalam prosentase belanja wajib terdapat parameter atau hitungan yang dapat memberikan arah kebijakan, agar apa yang ditarget Pemkot Madiun bisa tercapai.

Istono menuturkan, rapat paripurna tersebut merupakan pembahasan tahap awal. Selanjutnya materi nota perubahan anggaran itu akan dibahas di internal DPRD dalam rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

“Ini masih rancangan APBD 2017 perubahan. Kepala daerah tentu berharap ada masukan dari DPRD yang nanti akan dibahas di masing-masing fraksi maupun antara banggar DPRD dengan tim anggaran DPRD hingga tercapai kata sepakat,” katanya. (Surya/Rahadian Bagus)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help