TribunJatim/

Satgas Pencegahan KPK Datangi Pemkab Gresik, Ini Tujuannya

Tim Satuan tugas (Satgas) pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Pemkab Gresik.

Satgas Pencegahan KPK Datangi Pemkab Gresik, Ini Tujuannya
Surya/Sugiyono
PELAYANAN - Tim KPK mencoba layanan elektronik di Dinas Perizinan dan Penanaman model Kabupaten Gresik, Jumat (8/9/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Tim Satuan tugas (Satgas) pencegahan Korupsi (KPK)'>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Pemkab Gresik.

Kedatangannya untuk mencegah terjadinya korupsi di instansi pemerintah desa hingga kabupaten.

Ketua Satgas KPK Tri Gamarefa mengatakan bahwa pencegahan korupsi sangat penting dibandingkan dengan tertangkap tim penindakan KPK.

“Selama ini yang sering terekspose adalah kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Satgas Penindakan. Padahal yang lebih penting adala upaya pencegahan agar korupsi tidak terjadi korupsi,” kata Tri Gamarefa, Jumat (8/9/2017).

Beberapa masukan dari Tri Gamafera yaitu supaya pemanfaatan dana desa lebih diutamakan kepada Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan untuk memajukan ekonomi masyarakat desa.

Adanya pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Semua desa harus melaksanakan SisKeuDes.

“SisKeuDes merupakan Aplikasi yang dibuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bertujuan untuk memudahkan Desa dalam menyusun dan mengelola keuangan Desa yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

Tri Gamafera juga memuji kinerja bupati Gresik yang ikut dalam penyusunan anggaran sejak perencanaan. Namun masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum sesuai visi dan misi bupati.

“Sesuai yang disampaikan Bupati, masih perlu beberapa OPD untuk lebih terarah dalam penyusunan anggaran sesuai Visi Misi Bupati dan Renstra,”bimbuhnya.

Namun, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa kunjungan Satgas KPK untuk memperbaiki kinerja Pemkab Gresik.

"Maka kita bisa memperbaiki semua keadaan yang nantinya kita bisa tenang dalam bekerja dan selamat di dunia dan akhirat. Setidaknya kita selamat dari penangkapan OTT,” kata Sambari.

Sambari juga menjelaskan bahwa pada 2018 sesuai perjanjian kinerja antara Bupati dan OPD Pemkab Gresik. OPD wajib melaksanakan e-planning, e-budgedting, e-Perijinan dan e-controlling.

"Semua akan dilaksanakan sesuai jadwal," imbuhnya. (Surya/Sugiyono).

Penulis: Sugiyono
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help