TribunJatim/

Awas, Denda Mencekik Seperti ini Akan Ditimpakan pada Usaha Gadai Perorangan Ilegal

Kalau sampai saat pengajuan terakhir belum berizin, usaha gadai itu akan kena sanksi hukum, karena OJK bekerja sama dengan polisi.

Awas, Denda Mencekik Seperti ini Akan Ditimpakan pada Usaha Gadai Perorangan Ilegal
TRIBUNJATIM.COM/DONI PRASETYO
Forum Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kintamani Hotel, Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Sabtu (9/9). 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Ini peringatan bagi pegadaian gelap yang saat ini banyak beterbaran di tengah tengah masyarakat.

Bisnis yang memanfaatkan kemiskinan warga di daerah harus segera menyudahi usaha gadai gelapnya kalau tidak ingin ditangkap polisi.

"Kami imbau, usaha gadai perorangan agar segera mendaftarkan usahanya itu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum terlambat," kata Kepala Kantor OJK Kediri Slamet Wibowo kepada Surya di Sarangan, Magetan, Sabtu (9/9/2017).

Kata Slamet Wibowo, tenggat waktu pendaftaran usaha gadai itu adalah 29 Juli 2018, sedangkan izin usaha diajukan paling lambat 29 Juli 2019.

"Kalau sampai saat pengajuan terakhir belum berizin, usaha gadai itu akan kena sanksi hukum, karena OJK bekerja sama dengan polisi," jelas Slamet Wibowo.

Dasar hukum usaha gadai itu Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, tentang usaha pegadaian yang mengatur tentang kepastian bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, mekanisme pendaftaran dan perizinan, kegiatan usaha dari perusahaan khusus pegadaian.

"Makanya sejak terbit peraturan OJK menjelang triwulan keempat tahun 2017, kami dari OJK mengingatkan kepada pelaku usaha jasa gadai yang belum berizin resmi untuk segera mengurus pendaftaran dan perizinan usaha, sebelum terlambat dan menjadi repot," kata Slamet Wibowo.

Dijelaskan Slamet, diketentuan Peraturan OJK itu disebutkan, bentuk badan hukum yang menjalankan usaha pegadaian adalah Persetoan Terbatas (PT) atau koperasi.

Sedangkan modal usaha yang disetor untuk tingkat wilayah kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta. Sedangkan untuk tingkat provinsi uang yang disetor sebesar Rp 2,5 miliar.

"Modal usaha pendirian perusahaan pegadaian, tidak sebesar pendirian bank, hal ini merupakan bentuk dorongan untuk mempercepat program inklusi keuangan, pemerataan akses jasa keuangan hingga ke daerah. Sehingga perusahaan pegadaian dapat tumbuh dan meningkatkan ekonomi masyarakat hingga lapisan bawah," ujar Kepala Kantor OJK Kediri ini.

Sampai Juli 2017, tambah Slamet Wibowo, jumlah perusahaan gadai swasta yang memiliki izin usaha baru tiga perusahaan. Itu pun usaha pegadaian itu hanya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk memudahkan pengawasan kepada usaha usaha pegadaian itu. Karena itu, usaha pegadaiani tidak boleh sampai lintas provinsi, karena itu peraturan OJK itu dibuat, untuk memberikan perlindungan kepada masyatakat," pungkas Slamet Wibowo.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Adi Sasono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help