TribunJatim/

BJPS Kesehatan Bangkalan Pertanyakan Kehadiran Awak Media di Paparan Penelitian

- Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bangkalan Irma Royka mempertanyakan kehadiran sejumlah awak media dalam Media Briefing

BJPS Kesehatan Bangkalan Pertanyakan Kehadiran Awak Media di Paparan Penelitian
TribunJatim/Ahmad Faisol
Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bangkalan Irma Royka (kanan) kala memberikan tanggapan dalam Media Briefing dengan tema 'Hasil Penelitian Implementasi BPJS Kesehatan' di Kabupaten Bangkalan di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Selasa (12/9/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bangkalan Irma Royka mempertanyakan kehadiran sejumlah awak media dalam Media Briefing dengan tema 'Hasil Penelitian Implementasi BPJS Kesehatan' di Kabupaten Bangkalan, Selasa (12/9/2017).

"Kenapa ada media? Tapi harus disepakati dulu, apakah ini akan dipublikasikan atau tidak. Saya tahu media membantu. Tapi terkadang, ada beberapa yang hasilnya tidak sesuai," ungkap Irma Royka.

Ungkapan Irma tersebut disampaikan pada sesi tanggapan atas paparan Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dan Tim Peneliti, Fauzin.

Dalam acara yang digelar di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, selain mengundang BPJS Kesehatan Bangkalan, pihak FH dan ICW juga mengundang RSUD Syamrabu Bangkalan dan Puskesmas Kamal. Termasuk sejumlah awak media.

Irma juga mempertanyakan, kenapa penelitian dilakukan di lingkup Bangkalan. Padahal, lanjutnya, berdasarkan paparan yang disampaikan Wana Alamsyah, korupsi tertinggi ada di Pulau Sumatera.

"Ini sedikit masukan, diterima atau tidak monggo (silahkan). Karena dulu saya juga peneliti. Ketika saya ingin mengambil tema, saya berusaha memahami dulu," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa ketidaksingkronan antara tema Implemetasi BPJS Kesehatan dengan isi yang lebih mengarah kepada implementasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Ini maknanya berbeda. Karena ketika berbicara Implementasi BPJS Kesehatan, maka berbicara tentang kinerja kami. BPJS sebagai badan penyelenggara," jelasnya.

Ia juga menambahkan, pihak pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Bangkalan, seharusnya juga diundang karena sebagai kuasa atas keputusan.

Hasil pemantauan tim peneliti terkait implementasi program JKN PBI di Kabupaten Bangkalan periode Maret-Agustus 2017, menemukan beberapa permasalahan pendataan yang berdampampak pada validitas peserta JKN PBI.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help