TribunJatim/

Aneh, Belasan Tempat Karaoke di Madiun Ternyata Ilegal, Tapi Terus Beroperasi

Selama ini pemilik tempat karaoke ilegal hanya memiliki izin usaha rumah makan atau restoran. Padahal didalamnya juga ada fasilitas dan room karaoke.

Aneh, Belasan Tempat Karaoke di Madiun Ternyata Ilegal, Tapi Terus Beroperasi
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Satpol PP Kabupaten Madiun mengundang para pengusaha karaoke untuk mengikuti sosialisasi terkait perizinan usaha karaoke, Rabu (13/9/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sebanyak 14 pengusaha karaoke tak berizin di wilayah Kabupaten Madiun dipanggil Satpol PP Kabupaten Madiun.

Mereka dipanggil untuk diberi sosialisalisi terkait hiburan malam dan karaoke.

Sosialisasi dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Badan Pendapatan Daerah, di ruang Asisten Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rabu (13/9/2017) siang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, Setiono mengatakan, setelah sosialisi tersebut, para pengusaha diberi batasan waktu hingga dua bulan untuk segera mengurus izin.

"Kami kasih tenggang waktu dua bulan, kalau enggak mereka enak-enakkan. Kalau sudah dua bukan tidak memasukan berkas perizinan akan kami beri peringatan, dan akan kami tindak, hingga penutupan paksa" tegas Setiono, ditemui usai acara sosialisasi.

Ia menuturkan, berdasarkan data dari hasil razia selama dua hari yang dilakukan Satpol PP pada saat bulan puasa lalu, ditemukan 14 tempat karaoke tidak berizin.

Diperkirakan, jumlah tempat karaoke yang berada di wilayah Kabupaten Madiun sebanyak 20 tempat.

Dirinya memastikan seluruh tempat karaoke di wilayah Kabupaten Madiun tak mengantongi izin usaha karaoke sesuai aturan pemerintah.

Ia menuturkan, selama ini para pemilik tempat karaoke ilegal ini hanya memiliki izin usaha rumah makan atau restoran. Padahal pada kenyataanya, terdapat fasilitas karaoke.

"Permasalan awal itu karena izinnya hanya resto atau rumah makan. Padahal izin tempat karaoke sudah diatur di Perda no 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kepariwisataan," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help