TribunJatim/

PT Merak Jaya Beton di Kediri Kembali Beroperasi Setelah 6 Bulan Mati Suri

Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan bakal memberikan dana operasional untuk paguyuban

PT Merak Jaya Beton di Kediri Kembali Beroperasi Setelah 6 Bulan Mati Suri
SURYA/MOHAMMAD ROMADONI
Sejumlah warga terdampak debu semen PT Merak Jaya Beton sedang bertemu dengan Kepala Desa Ngebrak, Saeroji di balai desa setempat, Senin (22/5/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pasca konflik selama enam bulan dengan warga setempat akhirnya PT Merak Jaya Beton di Dusun Grompol, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri akan kembali beroperasi.

Kepastian kembali beroperasinya pabrik pengolahan bahan cor itu ditandai dengan kesepakatan perwakilan warga terdampak debu yang menyebut dirinya sebagai Paguyuban Insan Cendikia bersama Direktur PT Merak Jaya Beton, Hengki Kurniawan Halim yang sepakat menandatangani nota kesepahamanan terkait pernyataan bersama pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menuntaskan persoalan ini di Polsek Gampengrejo, Kamis (12/10/2017).

Adapun kesimpulannya pada penandatanganan itu yakni warga setempat sepakat pabrik itu kembali beroperasi dengan batas waktu selama masa berlaku kontrak hingga 1 Februari 2018.

Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan bakal memberikan dana operasional untuk paguyuban sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya terhitung mulai Oktober 2017.

Selain itu, perusahaan mengantisipasi potensi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan saat proses produksi dengan cara menanam pohon-pohon bambu di sekitar lokasi pabrik. Sekaligus, secara rutin melakukan penyiraman memakai mobil tangki air di sekitar lokasi untuk mengantisipasi debu yang berasal dari mesin pengolahan bahan cor.

Kuasa hukum warga, Jesicha Yenny Susanty mengatakan meski sempat terjadi gejolak penolakan dan protes keras dari warga setempat yang menuntut agar pabrik itu segera ditutup.

Nyatanya, warga terpaksa memberi kesempatan PT Merak Jaya Beton untuk kembali beroperasi. Alasannya, karena pabrik itu terlanjur memiliki produk hukum berupa izin dari pemerintahan daerah.

"Mau tidak mau telah muncul produk hukum sewa menyewa tanah kas desa oleh pihak PT Merak Jaya Beton dan membuat warga yang sadar hukum harus menerimanya dan menghormatinya," tutur Jesicha Yenny Susanty.

Baca: PT Merak Jaya Beton Beri Ganti Rugi ke Warga, Ini Sikap Warga . . .

Jesicha menjelaskan bagi pihak perusahaan agar tidak memperpanjang sewa menyewa tanpa izin dan sepengetahuan paguyuban yang beranggotakan 25 orang itu. Pihaknya menilai dana sebesar Rp 6 juta itu bukanlah kompensasi dari pihak perusahaan melainkan sokongan dana operasional untuk kegiatan lingkungan peguyuban.

"Saya tegaskan dana itu bukan kompensasi melainkan untuk opersional kegiatan lingkungan. Selain itu, dana itu juga tidak dibagi-bagikan ke warga karena itu semuanya untuk lingkungan," jelasnya Jesicha.


Sayangnya, Direktur PT Merak Jaya Beton, Hengki Kurniawan Halim enggan dikonfirmasi terkait kembali beroperasinya pabrik pengolahan bahan cor itu.

"Nanti saja ya ini masih capek," kata Hengki Kurniawan Halim. (Surya/ Mohammad Romadoni).

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: YONY iSKANDAR
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help