Lansia dan Kumpulan Pasien Diabetes Probolinggo Diajak Membuat KIM, Ini Tujuannya

Sosialisasi ini diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DiskotikDansa) Kabupaten Probolinggo.

Lansia dan Kumpulan Pasien Diabetes Probolinggo Diajak Membuat KIM, Ini Tujuannya
Surya/Galih Lintartika
Pengurus Komisi Daerah (Komda) Lansia Kabupaten Probolinggo dan Perkumpulan Pasien Diabetes Mellitus Plus (PPDMP) mengikuti sosialisasi Program Pembangunan Kabupaten melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di ruang pertemuan Jabung 

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Pengurus Komisi Daerah (Komda) Lansia Kabupaten Probolinggo dan Perkumpulan Pasien Diabetes Mellitus Plus (PPDMP) mengikuti sosialisasi Program Pembangunan Kabupaten melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di ruang pertemuan Jabung, Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/10/2017) siang.

Sosialisasi ini diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DiskotikDansa) Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan itu Puluhan lansia yang masih cukup aktif dan giat dalam berorganisasi itu diberikan materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemahaman tentang undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Happy mengungkapkan, kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan selama ini berawal dari informasi dari publik.

"Seperti halnya dengan bapak ibu semua ini, pengalaman di masa bertugas panjenengan dulu juga akan sangat kami butuhkan saat ini dalam merumuskan kebijakan publik," katanya.

Happy berharap dengan semakin banyaknya KIM yang terkoordinir dan bersinergi dengan Pemerintah maka akan terbina satu jalinan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan KIM.
Harapannya, bisa menyerap aspirasi lebih luas dari tengah masyarakat tentang kebijakan pemerintah, serta menangkap informasi berbagai keluhan tentang pelayanan publik.

"KIM seharusnya bisa menjadi penengah atau media informasi ketika ada sebuah kebijakan pemerintah yang tidak tersampaikan ke tengah masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DiskotikDansa Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengemukakan, pihaknya mempunyai kewajiban dalam menyebarluaskan adanya informasi publik ke tengah masyarakat setiap saat melalui media media yang ada.

Serta mampu dan menerima aspirasi dari masyarakat baik kritik maupun saran. Itu sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 yang mengaatur tentang keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, dikatakan dia, beberapa kebijakan Bupati Probolinggo juga disampaikan kepada mereka salah satunya adalah adanya anggaran sebesar 200 miliar dari total APBD tahun 2017 yang difokuskan untuk perbaikan infrastruktur.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help