TribunJatim/

Serikat Pekerja di Gresik Demo, Tuntut UMK 2018 Rp 4,2 Juta Perbulan

Ratusan anggota serikat pekerja dari berbagai perusahaan berdatangan untuk menyampaikan tuntutan kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 4,2 juta.

Serikat Pekerja di Gresik Demo, Tuntut UMK 2018 Rp 4,2 Juta Perbulan
Surya/sugiyono
Serikat pekerja di Gresik unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik menuntut kenaikan UKM, Selasa (31/10/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Serikat pekerja di Kabupaten Gresik kembali melakukan aksi dan berunjuk rasa menuntut upah minimum Kabupaten (UMK) dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja.

Ratusan anggota serikat pekerja dari berbagai perusahaan berdatangan untuk menyampaikan tuntutan kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 4,2 juta.

Selain itu, pemberlakukan Perda Jatim Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja dan laksanakan peraturan menteri nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah.

"Kita minta pemerintah kabupaten Gresik menetapkan UMK 2018 sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 4,2 juta. Jangan menentukan upah atas pertimbangan inflasi," kata Aripin Sirait, Ketua DPC FSPKEP KSPI Kabupaten Gresik dan juga sebagai ketua KSPI Jatim, Selasa (31/10/2017).

Unjuk rasa juga disampaikan Serikat Pekerja SPBI Kasbi Kabupaten Gresik menuntut kesejahteraan bagi buruh dengan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

"Cabut PP 78 Tahun 2015 dalam perjuangan upah buruh dan kesejahteraannya, merupakan satu tuntutan yang sudah pasti dikedepankan, karena kebijakan PP 78 tahun 2015 membuat tergerusnya kebutuhan ekonomi buruh," kata Abdul Hakam, pengurus SPBI Kasbi.

Baca: Ini Tarif Wanita yang Digerebek Tanpa Busana, Layani Tamu di Hotel Surabaya

Dari unjuk rasa itu ditemui Kepala Dinas Tenaga Kerja Mulyanto bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Gresik Khoirul Anam dan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Nuruddin. Dalam mediasi itu akhirnya menghasilkan beberapa kesempatan.

Diantaranya, Pemerintah Kabupaten Gresik akan secepatnya menggelar rapat dengan dewan pengupahan dan Perda nomor 8 Tahun 2016 ada pasal yang multitafsir sehingga Disnaker Kabupaten Gresik harus mengundang pakar hukum.


Dinas tenaga kerja Kabupaten Gresik akan melakukan pendampingan struktur skala upah kepada perusahaan-perusahaan secara berkala.

"Sekarang ini pengawasan perusahaan ada di Provinsi, sehingga kita tidak bisa menindak secara langsung," kata Mulyanto, dalam mediasi. (Surya/ Sugiyono).

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help