TribunJatim/

Nilai Pemerintah Diskriminatif, Forum Kasek MI Tuntut Bantuan Pendidikan Diberikan, Jangan Hanya

Forum Komunikasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta menuntut pemerintah tak diskriminasi dalam pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan.

Nilai Pemerintah Diskriminatif, Forum Kasek MI Tuntut Bantuan Pendidikan Diberikan, Jangan Hanya
Tribun Jatim/Triana Kusumaningrum
Ilustrasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat bersama siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar, Rabu (1/3/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Forum Komunikasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (Forkamis) Kabupaten Magetan menuntut Pemkab setempat tak diskriminasi dalam pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan.

Padahal, di APBD bantuan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta sudah dianggarkan.

Sumarno, Perwakilan Forkamis Kabupaten Magetan mengatakan, sejak tahun 2009 hingga sekarang, madrasah swasta di Kabupaten Magetan belum pernah mendapat dana bantuan dalam bentuk rehab sedang atau berat dari dana APBD.

"Selama kurun waktu itu, madrasah swasta di Magetan tidak hanya tidak dapat bantuan fisik berupa pemeliharaan sekolah," ujarnya, kepada Surya, Minggu (12/11/2017).

Padahal di Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 18 menyebutkan, pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dimaksud ayat 1, merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah.

"Perkiraan beban pengeluaran daerah itu alokasinya secara detail dan merata, agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum," jelas Anggota Komisi B (bidang pertanian dan perikanan) Magetan ini.

Selain itu, pihaknya juga minta bantuan untuk kesejahteraan guru di MI swasta diperhatikan oleh pemerintah.

Hal itu, kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan ini dinilai penting, karena guru madrasah yang bernaung di bawah lembaga swasta atau yayasan, 98 persen berstatus guru tidak tetap (GTT).

Ditambahkan Sumarno, pasal 43 Permendagri nomor 13 tahun 2006 ayat 4, menyatakan hibah kepada badan atau lembaga, organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat atau perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

"APBD tahun 2017 dianggarkan secara detail disebutkan nilai bantuan rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas SD atau MI sebesar Rp 8. 710, 983, 000. Tapi faktanya MI swasta sejak 2009 tidak pernah mendapat anggaran itu,"ungkap pria berpenampilan bersahaja ini.

Dikonfirmasi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Magetan Joko Suyono mengaku sedang berada di Jakarta.

"Senin saja saya tunggu. Agar bisa jelas permasalahannya," jawabnya, singkat. (Surya/Doni Prasetyo)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help