TribunJatim/

Bansos untuk Siswa SMA/SMK Surabaya Terancam Gagal Masuk KUA PPAS

Polemik bantuan sosial untuk biayai pendidikan siswa SMA/SMK di Surabaya kembali mengalami kendala.

Bansos untuk Siswa SMA/SMK Surabaya Terancam Gagal Masuk KUA PPAS
TribunJatim/ Sylvianita W
14 siswa SMA Luar Biasa Yayasan Putra Pancasila Kota Malang mengikuti ujian sekolah yabg jadwalnya bersamaan dengan ujian nasional untuk tingkat SMA, Senin (10/4/2017). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik bantuan sosial untuk biayai pendidikan siswa SMA/SMK di Surabaya kembali mengalami kendala.

Seperti diketahui sebelumnya, ada beda pendapat antara DPRD Surabaya yang mendorong bantuan biaya siswa SMA/SMK dengan dana Bansos.

Sedangkan Pemkot Surabaya menolak memberi bantuan, sebab khawatir tidak ada cantolan hukumnya.

(Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Resmikan Palang Pintu Kereta Api Depan Royal Plaza)

Saat ini, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masih dibahas dalam Badan Musyawarah yang terdiri dari Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya.

Anggota Badan Musyawarah sekaligus Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, mengatakan Bansos masih dibahas dalam forum.

Namun Agustin mengatakan, kemungkinan akan sulit karena tidak ada regulasi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau memang secara hukum belum bisa ya kita tidak bisa memaksakan. Kemaren kita memang berharap bisa menganggarkan itu jika ada cantolan hukumnya. Ternyata nunggu Peraturan Menteri (Permen)," kata perempuan yang akrab dipangil Titin itu, Selasa (14/11/2017).

Dari hasil pertemuan dengan Kemendagri memang tidak ada larangan memberi bantuan sosial.

(Atasi Penyeberang Jalan Sembarangan, Risma akan Buat Taman di Samping Pos Perlintasan Kereta)

Namun Pemerintah Kota harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menaruh kekhawatiran dalam hal pengawasan jika Bansos tersebut dipaksakan.

"Sepanjang cantolan hukum yakni Permendagrinya belum ada, ya kita pending dulu," kata Titin.

Penulis: Nurul Aini
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help