TribunJatim/

Kemenkumham Bentuk Tim Pora Wilayah Jatim, Ternyata Tujuannya untuk. . .

Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), tujuannya yakni untuk...

Kemenkumham Bentuk Tim Pora Wilayah Jatim, Ternyata Tujuannya untuk. . .
TRIBUNJATIM.COM/PRADHITYA FAUZI
Dirjen Imigrasi dan Kemenkumham, Irjen Pol Ronny Franky Sompie Saat Diwawancarai Awak Media di Hotel Wyndham Surabaya Pada Selasa (14/11/2017) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Acara Pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Wilayah Jatim diadakan di Surabaya.

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Hotel Wyndham Surabaya, Jatim pada Selasa (14/11/2017).

Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Irjen Pol Ronny Franky Sompie memimpin jalannya kegiatan itu sebelum datangnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

( Awasi WNA, Imigrasi dan Kemenkumham Bentuk Tim Pora )

Ronny mengatakan pembentukan Tim Pora tingkat pusat sesuai dengan Peraturan Pusat (PP) Nomor 31 tahun 2013 yang berisi bahwa Kakanwil diperintahkan untuk membentuk Tim Pora di tingkat provinsi, Kantor Imigrasi, hingga tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan.

Ronny menyebutkan, tugas dari pengawasan tim orang asing itu adalah untuk saling memberikan informasi satu sama lain, baik ke kementerian dan lembaga sampai pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Ronny, tugas sebagai anggota dari Tim Pora sendiri memberikan rekomendasi kepada atasan masing-masing tentang tindak lanjut dari hasil koordinasi dan tukar menukar informasi apabila diperlukan untuk melakukan tindak lanjut secara bersama-sama.

"Itu tergantung kebutuhan informasinya tentang apakah orang asing yang melakukan tindakan pidana di bidang narkotika, maka tindaklanjutnya adalah BNN," tutur Ronny.

Ia mengimbuhkan kepolisian pun juga berwenang, misalnya ditemui tindakan dari orang asing yang berkaitan dengan ancaman teror.

"Ya tentu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga kepolisian yang menangani," sambungnya.

( APPI Akan Bantu Pemain Persegres Soal Tunggakan Gaji Yang Belum Dibayar )

Sedangkan untuk penanganan tenaga kerja asing yang ilegal, maka itu dikatakan Ronny berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Namun, untuk peran kepolisian dan PPNS di bidang ketenagakerjaan, yang bisa menangani kekuatan pidana ataupun pelanggaran di bidang tenaga kerja pun dirasanya harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan orang asing tersebut.

Penulis: Pradhitya Fauzi
Editor: Agustina Widyastuti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help