TribunJatim/

Wali Kota Batu Kena OTT

Siap Hadapi Praperadilan Wali Kota Batu Non Aktif Eddy Rumpoko, KPK Akan Uraikan Bukti Kuat OTT

Setelah sempat meminta penundaan dalam praperadilan Wali Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko (ERP) yang seharusnya digelar pada Senin (6/11/2017).

Siap Hadapi Praperadilan Wali Kota Batu Non Aktif Eddy Rumpoko, KPK Akan Uraikan Bukti Kuat OTT
TRIBUNJATIM.COM/M TAUFIK
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko diwawancari wartawan saat keluar dari ruang pemeriksaan Tipidkor Polda Jatim, Sabtu (16/9/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Setelah sempat meminta penundaan dalam praperadilan Wali Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko (ERP) yang seharusnya digelar pada Senin (6/11/2017).

Akhirnya Biro Hukum KPK menyatakan hari ini, Selasa (14/11/2017) siap menghadapi praperadilan atas penetapan tersangka Eddy Rumpoko dalam kasus dugaan kasus dugaan suao pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu.

"Setelah kemarin dilakukan persidangan pertama praperadilan yang diajukan tersangka ERP, Wali kota Batu, meskipun terdapat cukup banyak perbaikan dan perubahan yg dilakukan Pemohon, hari ini KPK sudah siap untuk menyampaikan jawaban," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Eddy Rumpoko Ditangkap KPK, Wanita Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu Hilang Misterius )

Febri melanjutkan sidang rencananya akan diagendakan pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di sidang ini, Biro Hukum KPK akan uraikan jawaban yang pada prinsipnya menegaskan bahwa OTT yang dilakukan sah dengan bukti yang kuat.

"Bahkan sejak minggu lalu terhadap pihak yang diduga memberikan suap (pengusaha Filipus Djap) telah dilakukan pelimpahan perkara ke tahap 2 sehingga dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya," tambah Febri.

Usut Dugaan Korupsi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, KPK Periksa Dosen Universitas Brawijaya )

Diketahui gugatan praperadilan Eddy Rumpoko didaftarkan pada Selasa, 24 Oktober 2017.

Setidaknya ada sembilan permohonan Eddy Rumpoko yang menjdi materi praperadilan diantaranya meminta hakim menyatakan penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah. (TRIBUNNEWS.COM/THERESIA FELISIANI)

Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help