TribunJatim/

Surabaya Tetap Keukeuh Tak Mau Anggarkan Bansos Siswa SMA/SMK Miskin, Ada Apa?

Polemik terkait penganggaran alokasi dana bantuan sosial (bansos) untuk siswa miskin SMA/SMK di Surabaya berujung antiklimaks.

Surabaya Tetap Keukeuh Tak Mau Anggarkan Bansos Siswa SMA/SMK Miskin, Ada Apa?
Tribunjatim.com/SofyanArif
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf sedang memberi pengarahan siswa SMKN 8 Surabaya sebelum pelaksanaan UNBK, Senin (3/4/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik terkait penganggaran alokasi dana bantuan sosial (bansos) untuk siswa miskin SMA/SMK di Surabaya berujung antiklimaks.

Dalam rapat finalisasi kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) yang digelar antara DPRD dan Pemkot, Selasa (14/11/2017), diputuskan anggaran bansos tidak akan dicantumkan di APBD 2018.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana mengatakan, setelah konsultasi dan pertimbangan terkait bansos, DPRD dan Pemkot sepakat untuk tidak melakukan penganggaran bansos.

Mulanya, dewan getol untuk memasukkan anggaran bansos siswa miskin sebesar Rp 28 miliar untuk membantu siswa miskin SMA SMK yang kesulitan membayar SPP.

"Dalam finalisasi KUA PPAS ini kita juga bahas itu, kalau sekarang belum bisa kita anggarkan. Awalnya kita ingin anggarkan dengan harapan kita punya cantolan hukum yang tepat untuk bansos," kata wanita yang akrab disapa Titin ini.

Politisi PDIP ini menyebut, jika bansos dipaksakan untuk dialokasikan, mereka khawatir pertanggungjawabannya akan rancu. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi pungutan di lapangan terhadap siswa.

"Kita sudah memutuskan selama acuan hukumnya belum ada yaitu Permendagri, maka kita putuskan untuk tidak anggarkan dulu," tegasnya.

Selain itu, Kota Surabaya kini memiliki harapan agar jika nanti pasangan Syaifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas bisa menang dalam Pilgub Jatim 2017, komitmen untuk pengembalikan pengelolaan SMA SMK ke Surabaya bisa diwujudkan.

"Kalau komitmen politik itu bisa diwujudkan maka kita bisa menganggarkan tak lagi Rp 28 miliar, melainkan Rp 180 miliar sebagaimana sebelumnya," ucap wanita berkacamata ini.

Sebab jika setelah konsultasi dengan Kemendagri, Surabaya tidak diperkenankan untuk ikut memberikan interferensi untuk SMA SMK jika urusan wajibnya belum diselesaikan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help