TribunJatim/
Home »

Jatim

Takut Masuk Penjara, Pejabat Lamongan Terang-terangan Minta 'Perlindungan' Kejari

Berbagai cara dilakukan para pejabat agar tidak masuk penjara. Termasuk bagaimana mengamankan anggaran yang diterima, bahkan ...

Takut Masuk Penjara, Pejabat Lamongan Terang-terangan Minta 'Perlindungan' Kejari
SURYA/HANIF MANSHURI
Kajari Lamongan, Diah Sulistiyowati didampingi Kasi Pidsus, Herry Purwanto dan Kasi Pidum Adhi S Prabowo, Selasa (14/11/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Tidak ingin terpeleset dan terjerat urusan hukum, Pemkab Lamongan minta pendampingan sejumlah satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah( TP4D) Kejari setempat.

Kejari Lamongan diminta memberi pengawalan terkait pelaksanaan kegiatan fisik proyek-proyek yang menggunakan dana APBD.

Setidaknya ada dua OPD yang telah mengajukan permintaan pendampingan. Yakni, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada Dinas Cipta Karya dan Dinas PU Bina Marga.

TP4D bahkan sudah menerima paparan dari dua OPD tersebut selama dua hari. Selasa (14/11/2017) hari ini, giliran Dinas PU Bina Marga.

Hal itu dibenarkan Kasi Intel Kejari Lamongan yang juga Ketua TP4D, Budiyanto.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya sudah menerima permohonan pendampingan dari DPRKP dari Cipta Karya dan Bina Marga Pemkab Lamongan didampingi.

Dalam paparannya, Kamis (9/11/2017), Cipta Karya minta dibantu mengelola dana sebesar Rp 150 miliar yang dianggarkan biar aman dan tidak masuk penjara.

Setelah itu, pihak pemohon diminta memaparkan kegiatan yang akan dikawal oleh TP4D.

"Tapi sekali lagi, keberadaan TP4D ini bukan untuk melindungi penyimpangan dalam penggunaan APBD lho ya," tegasnya.

Kajari Lamongan, Diah Sulistiyowati menegaskan, peran TP4D adalah bagaimana kegiatan di lapangan berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyusunan laporan.

"Supaya mereka juga tidak merasa was-was atau takut dikriminalisasi," tandasnya.

Kata Diah, terbentuknya TP4D merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI.

Tugas dan fungsi TP4D yaitu untuk melakukan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pembangunan daerah, melalui upaya-upaya persuasif dan preventif.

Tim ini juga berkewenangan memberi penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

Kasi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan DPRKP Lamongan, Sukiman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membenarkan, bahwa pihaknya meminta pengawalan dan pendampingan ke TP4D Kejari Lamongan. (Surya/Hanif Manshuri)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help