TribunJatim/

Hindari Masalah Hukum Saat Penyerapan Anggaran, Kades di Jombang Digembleng Pelatihan Paralegal

Titik tekannya adalah, pada saat penyerapan anggaran dari pemerintah, mereka tidak terbentur dengan persoalan hukum yang mungkin timbul.

Hindari Masalah Hukum Saat Penyerapan Anggaran, Kades di Jombang Digembleng Pelatihan Paralegal
SURYA/SAMSUL HADI
Perwakilan kepala desa dan perangkat mengikuti sosialisasi soal pengelolaan dana desa di Mapolres Blitar Kota, Selasa (29/8/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Jombang mendapat gemblengan soal hukum dalam acara Pelatihan Paralegal yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Jombang (LBHJ).

Pelatihan yang digelar selama dua hari, Selasa-Rabu (5-6) di Batu tersebut bertujuan memberikan pengertian hukum kepada masyarakat, terutama pemerintah desa.

Titik tekannya adalah, pada saat penyerapan anggaran dari pemerintah, mereka tidak terbentur dengan persoalan hukum yang mungkin timbul.

Salah satu nara sumber, Erna Trisnaningsih, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Jombang, mengungkapkan poin penting pelaksanaan kegiatan ini untuk membekali masyarakat dan perangkat desa dengan pengetahuan hukum.

Melalui ketrampilan tadi, akan berdampak pada tercapainya perlindungan hak sebagai warga negara. Sehingga mampu menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi.

"Sekaligus pula bisa menjadi garda utama pemahaman hukum dalam setiap permasalahan," kata Erna, sepulang memberikan materi kepada peserta pelatihan, kepada Surya, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, paralegal ini seseorang yang bukan harus sarjana hukum tetapi memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan HAM.

"Tadi materi yang saya jelaskan juga berkaitan tentang alur pengaduan hukum, sistem kerja kejaksaan dan kedudukan pengacara," jelasnya.

Ditambahkan, dalam sehari-hari paralegal mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Termasuk menjelaskan cara menyelesaikan masalah lewat jalur hukum.

Pada pelaksanaannya, profesi ini dapat melakukan investigasi kasus, konsultasi hukum, pendampingan di luar pengadilan, mediasi dan negosiasi.

"Tetapi yang paling utama dari tugas paralegal adalah mendidik dan melakukan penyadaran hukum. Kedepan diharapkan, masyarakat dapat menuntut dan memperjuangkan haknya sendiri," tegas Erna.

Namun sambungnyta, perlu dipertegas, paralegal di Jombang hanya bisa mengurusi permasalahan hukum di Jombang dan tidak diperbolehkan menangani masalah diluar daerah.

Budidaya Ternak Cacing Sutera Sangat Menjanjikan, Ini Buktinya

Sementara nitu, narasumber lain, Kepala Urusan Bagian Operasi (KBO) Satreskrim Polres Jombang, Iptu Sudjadi mengapresiasi kegiatan dan mengaku kagum dengan antusiasme peserta.

"Saya kaget, tak kurang dari 370 peserta dari 170 desa dan 13 Kecamatan di Jombang mengirim wakilnya. Rata–rata, setiap desa mengirim dua perwakilan pada pelatihan," kata Sudjadi.



Menurut Sudjadi, Ini langkah yang baik dalam usaha sadar hukum. Ditegaskan, kepolisian siap bermitra dalam menyelesaikan kasus ditingkat desa.

"Kita tidak menakut-nakuti yang penting sesuai prosedur kita bantu," ungkapnya.

Selain menghadirkan pemateri dari kejaksaan dan polres, juga ditampilkan pemateri dari advokat.

"Semoga pelatihan ini bisa menghasilkan paralegal yang berguna bagi penegak hukum dan masyarakat," pungkas Sudjadi.(Surya/Sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help