TribunJatim/
Home »

News

» Jakarta

Pengacara Setya Novanto: KPK Kalau Tidak Hentikan Kasus Malah Bisa Kena Pasal 216

Setya Novanto akan jalani praperadilan menggugat penetapan tersangka oleh KP untuk yang ke dua kalinya pada Kamis (7/12/2017) pagi ini.

Pengacara Setya Novanto: KPK Kalau Tidak Hentikan Kasus Malah Bisa Kena Pasal 216
Tribunnews.com
Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi - Theresia Felisiani/Tribunnews.com 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Setya Novanto akan jalani praperadilan menggugat penetapan tersangka oleh KP untuk yang ke dua kalinya pada Kamis (7/12/2017) pagi ini.

Pengadilan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jelang hadapi sidang, pengacara Setya Novanto , Fredrich Yunadi kembali mengkritik KPK.

Dirinya‎ menyebut KPK tidak melaksanakan hasil putusan praperadilan pertama.

(Imut-imut Waktu Main di Cinta Fitri, Intip Perubahan Drastis Artis Ini yang Sukses Bikin Meleleh)

"‎Persiapan Praperadilan kami sudah mateng ditangani tim, tidak ada kesulitan sama sekali. Sekarang saya tanya, putusan pertama dijalankan tidak oleh KPK? Itu point penting dan mereka (KPK) tak bisa jawab," tutur Fredrich.

Fredrich pun bersikukuh KPK seharusnya bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara Setya Novanto.

Padahal bila menilik aturan yang ada, KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

"Hakim punya undang-undang untuk mengesampingkan hukum. Atas perintah hukum, KPK bisa (SP3). Kalau tidak melakukan malah bisa kena Pasal 216, melakukan perlawanan hukum. Silakan masyarakat menilai," ucapnya.

Kabar terakhir menyebut, KPK telah menyelesaikan berkas perkara Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Rabu (6/12/2017).

Bilai menilik aturan yang ada, praperadilan yang diajukan tersangka bisa dianggap tidak sah bila berkas perkara tersangka sudah lengkap alias p21 dari KPK.

(Terungkap, Inilah Rahasia si Tua Rossi Tetap Penuh Energi dan Selalu Bergairah saat Balapan)

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Novanto Pertanyakan KPK yang Tak Jalankan Putusan Praperadilan Pertama

Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help