TribunJatim/
Home »

Jatim

Sindir Kasus Mega Korupsi e-KTP, Warga Turun Jalan dan Sindir Banjir Dawet

massa warga mendesak kasus korupsi e-KTP yang melibatkan ketua DPR RI Setya Novanto dengan kerugian sebesar Rp 2,3 triliun diusut tuntas.

Sindir Kasus Mega Korupsi e-KTP, Warga Turun Jalan dan Sindir Banjir Dawet
SURYA/IZI HARTONO
Koordinator aksi, Junaidi saat berorasi dalam aksi memperingati hari anti korupsi se dunia di depan Pemkab Situbondo, Kamis (7/12/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, SITUBONDO - Massa dari LSM Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) menggelar aksi turun ke jalan, memperingati hari anti korupsi sedunia, Kamis ( 07/12/2017) di Situbondo.

Massa yang dikoordinir M Junadi tersebut berpakaian ala pemulung dan pengemis dengan dikuti puluhan abang becak.

Aksi diawali dari Jl Basuki Rahmad menuju kantor Pemkab Situbondo.

Dalam aksinya, massa mendesak kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan ketua DPR RI Setya Novanto dengan kerugian sebesar Rp 2,3 triliun diusut tuntas.

Menurut M Junadi, kasus e-KTP harus diusut tuntas, karena dampaknya luar biasa. Pembuatan E KTP sampai saat ini tidak kunjung selesai.

"Bahkan saya sendiri juga tidak memiliki e-KTP," tegasnya.

Apalagi dengan nilai uang negara dikorupsi mencapai Rp 2,3 triliun. 

"Kalau uang itu dibelikan dawet, maka Situbondo dan Banyuwangi bisa banjir dawet," sergahnya.

Selain itu, massa juga pengusutan kasus Simdes 2016 di Situbondo yang tidak ada kejelasan diusut tuntas.

Sebab, dalam kasus itu ada penarikan uang dari 132 kepala desa di Situbondo dimana masing-masing desa membayar uang sebesar Rp 12 jutaan.

Untuk itu, Junaidi minta Bupati Situbondo segera memecat dan mencopot oknum kades Kedunglo dan Lurah Ardirejo dalam operasi tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli beberapa bula lalu.

"Mana tindak lanjutnya, harus tegas. Saya kasihan bupati dan wakil bupati dan Sekda serta karyawan kalau hanya dicederao oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab," tegasnya.

Usai berorasi, Junaidi yang mengatasnamakn warga miskin dan pemulung menyerahkan surat rekomendasi kepada anggota Satpol PP untuk diserahkan ke Bupati Situbondo.

Setelah itu, mereka melanjutkan aksinya ke kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Situbondo. (Surya/Izi Hartono)

Penulis: Izi Hartono
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help