Warga Demo BPN, Anggap Pembelian Rumah dan Tanah Untuk Tol Tak Wajar

Warga melakukan aksi penolakan kepada tim P2T BPN Kabupaten Pasuruan yang dinilai tidak adil dalam memberikan nominal harga

Warga Demo BPN, Anggap Pembelian Rumah dan Tanah Untuk Tol Tak Wajar
Surya/Galih Lintartika
Warga Dusun Adirogo, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati meluruk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/1/2018) siang. 

 TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Puluhan warga terdampak tol Gempol - Pasuruan (Gempas) Seksi III di Dusun Adirogo, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Pasuruan, meluruk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (4/1/2018) siang.

Warga melakukan aksi penolakan kepada tim P2T BPN Kabupaten Pasuruan yang dinilai tidak adil dalam memberikan nominal harga saat proses pembelian lahan.

Pada prinsipnya, warga menolak ganti rugi tanah dan rumah yang dibeli tim P2T BPN Kabupaten Pasuruan. Mereka menganggap bahwa tanah dan rumah yang dibeli untuk pembangunan jalan tol ini jauh dari harga umum.
Bahkan, sebagian dari mereka berspekulasi bahwa uang hasil pembelian tanah dan rumahnya tidak cukup untuk beli rumah lagi.

"Kami menolak karena uang hasil pembelian dari P2T tidak cukup untuk beli tanah dan rumah lagi. Kalau komplain kami tidak didengar lebih baik P2T saja yang belikan rumah untuk kami, " kata Tony salah satu warga.

Tony mengatakan, proses apraisal tim P2T saat menilai harga tanah warga ini cenderung dilamukan secara monopoli.

Buktinya, komplain warga kepada Apraisal tidak pernah direspon. Padahal sesuai aturan atau prosedur dari P2T, ada masa komplain. Fakta lapangan, warga tidak pernah diberikan form komplain.

Sutrisno Kepala P2T BPN Kabupaten Pasuruan, meminta warga untuk komplain ini diselesaikan di pengadilan. Kata dia, protes warga bisa disampaikan secara proses hukum di pengadilan.

"Percuma sampean ngotot disini. Apraisaal tidak dapat ditemui siapapun. Apraisal tidak dapat dipengaruhi siapapun. Kerja apraisaal dilindungi undang-undang. Jadi tugas P2T sendiri-sendiri. Ada yang tugasnya ngukur, ada yang menilai harga tanah dan bangunan dan ada yang bagian membayar, " kata Sutrisno.

Anak Iis Dahlia Devano Danendra Klarifikasi Video Mesranya, Netizen Malah Sibuk Bahas Gaya Bicaranya

Mendapat penjelasan Sutrisno, warga semakin marah. Komplain mereka tidak diwadahi. Warga sepakat untuk mendemo istana Presiden. Alasan warga, karena janji Presiden, tim pembebasan tol tidak merugikan warga terdampak tol.

"Buktinya sekarang kami ini disengsarakan oleh tim pembebasan tanah tol, " tambah dia.

Terpisah, Ketua Satgas Anti Mafia AKBP Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dan akan menyelsaikan permasalahan ini.

"Nanti kami akan jelaskan. Kami akan jadi jembatan. Ini proyek nasional yang tidak boleh terhambat dan harus dikerjakan cepat. Kami akan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam jangka waktu dekat," pungkas dia. (Surya/Galih Lintartika)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help