TribunJatim/
Home »

Jatim

Pilgub Jatim 2018

Usai Daftar Pilgub Jatim, Khofifah Pasrahkan Jabatan Mensos ke Presiden Jokowi

Meski sudah mendaftar sebagai Bacagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa hingga kini masih tetap jadi Menteri Sosial. Padahal ...

Usai Daftar Pilgub Jatim, Khofifah Pasrahkan Jabatan Mensos ke Presiden Jokowi
TRIBUNJATIM.COM/TRIANA KUSUMANINGRUM
Bacagub Khofifah Indar Parawansa usai menjalani pemeriksaan psikiatri, MMPI, dan wawancara di Graha Amerta RSU Dr Soetomo, Surabaya, Kamis (11/1/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa hingga kini masih berstatus sebagai Menteri Sosial RI.

Meskipun Bacagub yang diusung oleh koalisi enam partai ini telah mengajukan permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo, namun hingga kini Khofiah belum juga mendapatkan jawaban.

Ia pun menyebut bahwa keputusan mundur tidaknya ia dari jabatan Mensos, bergantung dari keputusan Presiden.

"Sampean (Anda) kalau bertanya (soal jabatan Menteri Sosial), tidak baik untuk saya," ujar Khofifah usai mengikuti psikotes di RSU Dr Soetomo Surabaya, Kamis (11/1/2018).

Tak hanya itu, Khofifah juga enggan berkomentar panjang soal masuknya nama Yenny Wahid sebagai suksesornya di Kementerian Sosial.

Hal tersebut, menurut Khofifah, bukan menjadi kewenangannya.

"Sesuatu yang menjadi kewenangan presiden, sebaiknya tidak ditanyakan kepada yang tidak berwenang," ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000 ini.

"Jadi, ini semua mutlak kewenangan presiden," tegas Bacagub yang berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan surat pengunduran diri Khofifah telah berada di mejanya. Namun, ia belum bisa memastikan isi dari pengunduran diri tersebut.

"Saya dengar (surat Khofifah) sudah masuk ke meja saya. Jadi, nanti saya pulang (dari Kupang), (suratnya) sudah ada di meja saya," ujar Jokowi saat berada di Kupang, Selasa (9/1/2018).

"Ya saya baca dulu. Sekarang kan belum baca," kata Jokowi.

Khofiah yang pada pilkada mendatang akan berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak sebenarnya tak diharuskan untuk mengundurkan diri.

Sebab, tak ada Peraturan KPU (PKPU) maupun UU yang secara tegas melarang Menteri mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun, majunya Khofifah pada pilkada mendatang dikawatirkan akan mengganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya dan rawan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye. (Surya/Bobby Koloway)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help