TribunJatim/

Satpol PP Prioritas Tertibkan PKL, DPRD Surabaya Malah Dorong Mall dan Perkantoran Lakukan ini

Kontradiksi keinginan terjadi antara DPRD Surabaya dan Satpol PP terkait penanganan PKL. Padahal ...

Satpol PP Prioritas Tertibkan PKL, DPRD Surabaya Malah Dorong Mall dan Perkantoran Lakukan ini
SURYA/FATKHUL ALAMY
Larangan berjualan untuk PKL di Jalan Gembong Tebasan Surabaya yang tidak diindahkan oleh para pedagang, yang tetap nekat berjualan, Rabu (25/10/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera membuat peraturan wali kota (perwali) untuk Perda No 9 Tahun 2014.

Pasalnya perda yang mengatur tentang kewajiban bagi pusat perbelanjaan dan perkantoran mengalokasikan lahan untuk sentra PKL hingga kini belum dibuatkan perwali.

Padahal perwali tersebut menjadi payung hukum untuk penerapan perda tersebut.

"Perda No 9 Tahun 2014 sampai saat ini belum ada perwalinya. Padahal, seharusnya aturan ini bisa menjadi solusi Pemkot dalam menyelesaikan masalah PKL," kata anggota Komisi B, Achmad Zakaria, Jumat (12/1/2018).

Pembunuh Wanita Bercadar Ternyata Seorang Pengusaha, Rekonstruksi Oleh Polisi Ditunda

Sebab, menurut politisi Partai Kesejahteraan Sejahtera ini, jika hanya Pemkot yang menyediakan lahan untuk sentra PKL, maka kurang cepat dan akan berlangsung lama.

Sedangkan jika bersinergi dari sektor swasta untuk turut menyelesaikan masalah perkotaan, maka Pemkot juga akan lebih ringan.

"Pernah kami tanyakan ke Pemkot, katanya dinas terkait masih belum mengajukan untuk inisiatif pembuatan Perwali. Maka kami dorong agar perwali segera disusun, khususnya untuk Bagian Hukum," imbuh Zakaria.

Lebih lanjut Zakaria mengatakan, dalam penyusunan perda tersebut cukup rumit.

Nyopet Ponsel, Waluyo Lari ke Gang Dikejar Puluhan Massa dan Tertatangkap, Lalu Inilah yang Terjadi

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help