Pilkada Kota Madiun

Masih Berstatus ASN, Sekda Kota Madiun Nekat Pasang Baliho Promosikan Diri,Lalu. . .

Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menuturkan, Panwaslu meminta kepada yang bersangkutan dalam hal ini Maidi

Masih Berstatus ASN, Sekda Kota Madiun Nekat Pasang Baliho Promosikan Diri,Lalu. . .
(Surya/Rahadian bagus)
Baliho Sekda Kota Madiun 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun, Jawa Timur melayangkan surat peringatan kepada calon Walikota Madiun, Maidi yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun.

Surat peringatan dari Panwaslu Kota Madiun itu dilayangkan kepada Maidi, pada 10 Januari 2018, lalu lantaran memasang banner dan baliho di sejumlah titik di Kota Madiun, sebagai calon Walikota Madiun.

Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menuturkan, Panwaslu meminta kepada yang bersangkutan dalam hal ini Maidi agar segera menurunkan banner dan baliho yang sudah terpasang.

Kokok menuturkan, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Baca: Ada Isu ‘Video Viral’, Netizen Heboh Saat Mbah Mijan Ramalkan Nasib Marion Jola: Gak Takut Dituntut?

Dalam huruf C poin I yang menyatakan, "Berdasarkan peraturan pemerintah no 42 tahun 2004, pasal 11 huruf C, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam tindakan politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Misalnya, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terhadap rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Baca: Iis Sugianto Diperiksa KPK Terkait Kasus Emirsyah Satar

ASN dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help