Lagi, Akuntabilitas Kinerja Banyuwangi Kembali Raih Predikat Tertinggi di Indonesia

(Kemenpan-RB) kembali menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017

Lagi, Akuntabilitas Kinerja Banyuwangi Kembali Raih Predikat Tertinggi di Indonesia
Surya/Haorrahman
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat menerima SAKIP dengan nilai A dari Menpan RB, Asman Abnur. 

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebagai yang terbaik dengan nilai A.

Ini tahun kedua berturut-turut Banyuwangi diganjar nilai A sekaligus menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyabet nilai A.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Bali, Rabu (31/1/2018).

"Selamat untuk Banyuwangi. Kami menilai Banyuwangi memang mampu berubah, jadi akuntabilitas bukan sekadar administratif, tapi ada dampaknya ke masyarakat, yaitu peningkatan ekonomi. Karena dalam SAKIP ini kita ukur outcomes-nya, bukan cuma tertib administrasi saja," kata Asman Abnur.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada Kemenpan-RB atas penilaian positif terhadap kinerja akuntabilitas Banyuwangi.

Anas menambahkan, kini paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus digeser. "Dari prinsip good governance semata, dari pelaporan administratif semata, menjadi pemerintahan yang berdampak ke publik," ujarnya.

Menurut Abdullah Azwar Anas, tidak bisa lagi program pembangunan digarap seperti terdahulu yang cuma membagi program merata ke dinas/badan.

Yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan terlebih dahulu yang kemudian diterjemahkan ke program turunan.

"Yang utama itu tujuan. Kita mau apa sih ke depan untuk menjawab masalah di lapangan, outcomes-nya apa, lalu susun indikator-indikatornya. Dari situ baru bikin program. Jadi urut-urutannya seperti itu, sehingga program menjadi jelas dan berbasis kebutuhan publik," papar Abdullah Azwar Anas.

Dengan desain seperti itu, maka pengelolaan anggaran berubah dari sekadar alokasi tahunan rutin ke dinas/badan menjadi terintegrasi dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan indikator kinerja.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help