Home »

Jatim

Panwaslu Kota Blitar Temukan 817 Data Ganda di DP4

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Blitar menemukan indikasi data ganda pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di Kota Blitar

Panwaslu Kota Blitar Temukan 817 Data Ganda di DP4
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Gubernur Jatim, Soekarwo menyalami para pengurus Panwaslu Kabupaten/Kota di Jatim, usai acara pelantikan di Surabaya, Senin (28/8/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Blitar menemukan indikasi data ganda pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di Kota Blitar. Jumlah indikasi data ganda di DP4 itu mencapai 817 jiwa.

"Kami sudah menyampaikan temuan itu ke KPU Kota Blitar," kata Ketua Panwaslu Kota Blitar, Muchlis Wibowo, Jumat (2/2/2018).

Dia mengatakan temuan indikasi data ganda itu berdasarkan pengolahan DP4 dari KPU. Data DP4 itu yang sekarang sedang diproses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Data DP4 ini sebagai acuan untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilgub Jatim.

Setelah diolah, Panwaslu menemukan calon pemilih yang kembar identik di DP4. Misalnya, ada data calon pemilih di Kecamatan Sananwetan yang juga tercatat di kecamatan lain di Kota Blitar. Selain itu, juga ditemukan data kembar identik antar-kelurahan.

Baca: Marlan, Pelaku Curanmor di Wilayah Magetan ini Spesialis Motor Yamaha

"Data itu sekarang masih dalam proses coklit oleh PPDP. Kami meminta KPU agar meneliti ulang data pemilih yang kembar identik," ujarnya.

Selain itu, kata Muchsin, Panwaslu juga menemukan anggota PPDP yang tercatat sebagai anggota partai. Sesuai aturan anggota PPDP harus netral. Anggota PPDP tidak boleh dari partai, polisi, dan TNI.

Anggota PPDP juga harus berdomisili di masing-masing TPS yang sedang dicoklit.

"Kami menemukan ada 16 anggota PPDP yang tercatat sebagai anggota partai," ujarnya.

Baca: Tahun 2018, Ada 900 ASN Pemkab Malang Pensiun

Panwaslu sudah mengklarifikasi masalah itu ke KPU Kota Blitar. Berdasarkan keterangan KPU, anggota PPDP yang tercatat sebagai anggota partai hanya dicatut namanya.

Anggota PPDP itu merasa tidak pernah ikut menjadi anggota salah satu partai.

"Kalau memang termasuk anggota partai, kami minta KPU mengganti PPDP tersebut. Anggota PPDP harus netral," katanya. (Surya/Samsul hadi)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help