TribunJatim/

Korupsi Bupati Jombang

Begini Nasib Pencalonan Nyono di Pilbup Jombang Versi KPU Setempat

KPU Jombang memastikan bahwa pencalonan Nyono Suharli Wihandoko dalam Pilbup Jombang 2018 tetap berlanjut.

Begini Nasib Pencalonan Nyono di Pilbup Jombang Versi KPU Setempat
Tribunnews.com
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko keluar menggunakan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2/2018). KPK resmi menahan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terkait suap perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan komitmen suap sebesar USD 9.800 dan Rp 25.550.000 usai terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu (3/2/2018). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

 TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - KPU Jombang memastikan bahwa pencalonan Nyono Suharli Wihandoko dalam Pilbup Jombang 2018 tetap berlanjut.

Posisi Nyono tidak bisa diganti. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa mengikuti tahapan pilkada. Alasannya, KPU mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Ini ditegaskan Ketua KPU Jombang Muhaimin Sofie.

"Pilkada Jombang tetap sesuai dengan tahapan. Pada 12 Februari 2018 penetapan calon. Selang sehari kemudian pengambilan nomor urut. Kemudian 14 Februari ikrar calan siap menang, siap kalah. Sedangkan 15 Februari dimulai masa kampanye," kata Muhaimin kepada Surya, Senin (5/2/2018).

Baca: Pemkab Jombang Tak Berikan Pendampingan Hukum untuk Bupati Nyono

Muhaimin menjelaskan, ditetapkannya Nyono sebagai tersangka tidak bisa menggugurkan pencalonannya. Nyono juga tidak bisa digantikan oleh calon lain.

Hal itu sesuai dengan pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2017.

Muhaimin melanjutkan, sesuai aturan tersebut, ada tiga hal yang bisa mengugurkan pencalonan.

Pertama, tidak memenuhi syarat kesehatan, kedua berhalangan tetap, dan terakhir dijatuhi pidana melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca: Berhadiah Kambing, Warga Kediri Antusias Ikut Lomba Memungut Sampah di Sungai

"Berhalangan permanen yang dimaksud adalah yang bersangkutan meninggal dunia. Atau tidak bisa melakukan tugas-tugas secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah," urainya.

Dalam kasus Nyono, dipastikan tidak memenuhi unsur yang diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017.

"Artinya pencalonan yang bersangkutan tidak bisa dibatakkan atau pun diganti," pungkas Muhaimin.(Surya/sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help