Korupsi Bupati Jombang

BREAKING NEWS - KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Jombang, Dijaga Ketat Belasan Polisi

Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, di lantai 3 kantor Pemkab Jombang

BREAKING NEWS - KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Jombang, Dijaga Ketat Belasan Polisi
Surya/Sutono
Aparat Kepolisian berjaga di depan ruang kerja Bupati Nyono, di pemkab Jombang 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, di lantai 3 kantor Pemkab Jombang, Senin (5/2/2018).

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Belasan anggota kepolisian dari unsur Shabara polres jombang menjaga ketat proses penggeledahan.

"Sesuai dengan surat perintah (Sprin, red) tadi kita tugaskan 15 orang dari unsur Sabhara Polres Jombang untuk melakukan pengawalan terhadap KPK selama ada di Kabupaten Jombang," ujar Kabag Ops Polres Jombang, Kompol Kusen Hidayat kepada surya.co.id, Senin 5 Februari 2018.

Ia menambahkan, belum diketahui secara pasti sampai kapan KPK akan melakukan pengeledahan atau berada di Kabuapaten Jombang, karena surat perintah tersebut hanya berlaku pada hari ini saja.

Baca: Begini Nasib Pencalonan Nyono di Pilbup Jombang Versi KPU Setempat

"Jika memang masih dibutuhkan, maka akan kita perbarui surat perintahnya, karena surat yang ada hanya berlaku pada hari ini saja," imbuhnya.

Pantauan di depan ruang kerja bupati, penggeledahan masih terus dilakukan oleh sedikitnya 9 petugas KPK. Personel dari Polres Jombang nampak berjaga di tangga serta pintu masuk ruang kerja bupati yang terletak di lantai tiga gedung pemkab.

Belum jelas penggeledahan dilakukan terkait kasus apa, diduga kuat penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus yang menjerat Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Baca: Lampion dan Angpao, Pernak-pernik yang Laris Diburu Jelang Hari Raya Imlek

Sebelumya, Nyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap Rp 434 juta.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan uang itu ia terima secara bertahap sejak Juni 2017 dari pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyowati (bukan Sulistyowati seperti berita sebelumnya).(Surya/sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help