Korupsi Bupati Jombang

Pemkab Jombang Tak Berikan Pendampingan Hukum untuk Bupati Nyono

Bupati Nyono Suharli Wihandoko sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pemkab Jombang Tak Berikan Pendampingan Hukum untuk Bupati Nyono
Surya/Sutono
Wabup Jombang Mndjidah wahab. 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Bupati Nyono Suharli Wihandoko sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Namun demikian, Pemkab Jombang tidak akan memberikan bantuan hukum untuk bupati yang terjerat kasus suap jabatan itu.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyikapi masalah tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan adanya musibah ini. Kami belum ada rencana untuk memberikan pendampingan hukum untuk beliau (Bupati Nyono)," ujar Mundjidah, Senin (5/2/2018).

Baca: Berhadiah Kambing, Warga Kediri Antusias Ikut Lomba Memungut Sampah di Sungai

Wabup memastikan, adanya kasus yang mendera Bupati Jombang tidak mengganggu pelayanan pemkab. Semua berjalan dengan seperti biasanya. Karena masih ada Wabup, Sekda, serta beberapa asisten.

"Semua berjalan normal," ujarnya.

Bagaimana dengan Plt (pelaksana tugas) menggantikan bupati? Mundjidah mengatakan, masalah tersebut menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Baca: Nyono Diciduk KPK dan Jadi Tersangka, Ketum Golkar Batalkan Pertemuan Dengan Khofifah

Namun yang pasti menurut Mundjidah, per 15 Februari 2018, sudah ada Plt di Jombang. Karena Nyono maju mencalonkan diri sebagai calon bupati, dan saat itu sudah ada penetapan bakal paslon.

"Jadi adanya permasalahan hukum yang mendera Pak Bupati, tidak mengganggu kinerja di Pemkab Jombang," pungkas Mundjidah, yang berpasangan dengan Sumrambah bakal maju sebagai cabup dalam Pilbup 2018.(Surya/sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help