TribunJatim/

Terlibat Penipuan, Pejabat Kemenpora Dituntut Hukuman 3 Tahun 6 Bulan

Djoko Siswoyuwono (53), warga Sumurbatu Cempaka Putih, Jakarta Pusat Pegawai Kementerian Pemuda dan olah raga (Kemenpora)

Terlibat Penipuan, Pejabat Kemenpora Dituntut Hukuman 3 Tahun 6 Bulan
Surya/sugiyono
PENIPUAN – Kedua terdakwa usai menjalani siding tuntutan di PN Gresik, Selasa (13/2/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Terdakwa Djoko Siswoyuwono (53), warga Sumurbatu Cempaka Putih, Jakarta Pusat Pegawai Kementerian Pemuda dan olah raga (Kemenpora) eselon IV bersama terdakwa Ramlan Junaidi Naigolan (56), warga Pondok Rangon, Cipayung Jakarta Timur dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Tuntutan hukuman seberat itu atas dugaan keterlibatan kedua terdakwa atas dugaan penipuan uang sebesar Rp 1 Miliar dalam pengadaan mabeler wisma atlet pada Maret 2017.

Sementara nilai proyek pengadaan mabelar sebesar Rp 98 Miliar dan Rp 93 Miliar.

Aksi kejahatan itu dilakukan terdakwa dengan cara pura-pura memberikan pekerjaan kepada Oei Ronny Wijaya Direktur Utama (Dirut) PT Tjakrindo Mas (TM), Jl Raya Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gresik. Walaupun keduanya dikenalkan oleh oknum seseorang pemenang tander dari PT Putra Ratu Mahkota (PRM).

Baca: Kasus OTT Bupati Jombang, Sejumlah Pejabat Setempat Diperiksa KPK

Dari dugaan penipuan itu, kedua terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 1 Miliar yang dicairkan sebanyak dua kali. Pertama sebesar Rp 250 juta.

Sedangkan yang kedua sebesar Rp 750 juta.

Atas tindakan itu, kedua terdakwa dijerat JPU Hadi Sucipto dan Sarief Hidayat dengan pasal 378 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. “Kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, “ kata Hadi Sucipto, usai siding yang dipimpin majelis hakim PN Gresik Putu Mahendra, Selasa (14/2/2018).

Namun, sebelumnya Oktavianus Rasubala, kuasa hukum kedua terdakwa mengaku keberatan jika ada unsur penipuan, sebab sebelum ada pencairan uang sebesar itu, kedua terdakwa membuat kesepakatan di Kantor PT TM.

Baca: Gunakan Modus Rukyah, Oknum Guru di Jombang Diduga Cabuli Puluhan Siswinya

Namun karena kurang teliti sehingga pihak Dirut PT TM menandatangani kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

“Bagaimana ini bisa menjadi pidana umum, seharusnya kasus perdata. Sebab klien saya ini dikenalkan orang oknum PT Putra Ratu Mahkota selaku pemenang pengadaan mabeler. Kalau tidak dikenalkan ya tidak terjadi,” kata Oktavianus, usai sidang. (Sugiyono).

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help