Ingin Industri Film Indonesia Seperti Bollywood, Kemendikbud Sulap 18 Sekolah Jadi SMK Perfilman

Agar industri dunia perfilman Indonesia seperti di Bollywood, puluhan SMK akan disulap jadi sekolah perfilam, hingga ...

Ingin Industri Film Indonesia Seperti Bollywood, Kemendikbud Sulap 18 Sekolah Jadi SMK Perfilman
SURYA/BENNI INDO
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG -  Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi menyatakan, tahun ini sebanyak 18 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan direvitalisasi untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang perfilman.

Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK sedang menyiapkan mekanisme bantuan teknis dan non teknis untuk mendorong peningkatan kapasitas SMK tersebut.

"Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang broadcasting agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas," ujarnya, di acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia, di Kota Batu, Selasa (13/2/2018).

Menurut Didik, dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan/peminatan broadcasting yang dapat dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman.

Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif.

"Jangan sampai nanti tenaga-tenaga perfilman nasional kita diisi oleh tenaga dari negara-negara tetangga," jelasnya.

Dengan begitu, Indonesia nantinya akan menjadi pasar perfilman yang menjanjikan.

Didik berharap agar selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood, atau Amerika Serikat dengan Hollywood.

Sejalan dengan upaya pengingkatan kuantitas produksi film lokal dan jumlah penonton, peningkatan kualitas perfilman nasional juga terus dilakukan.

Beragam kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah terkait proses produksi film sampai penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui SMK yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help