Tolak Permenhub 108 Tahun 2017, Ribuan Driver Online Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Jatim

Ribuan driver angkutan online menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, Rabu (14/2/2018).

Tolak Permenhub 108 Tahun 2017, Ribuan Driver Online Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Jatim
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Ribuan driver angkutan online menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, Rabu (14/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ribuan driver angkutan online yang tergabung dalam "Forum 142 Menggugat" menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Dalam aksi ini, mereka menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Jadi Driver Online, Pria ini Malah Dapat Penumpang Sang Mantan Bareng Pacar Baru, Kisahnya Viral!

Daniel Lukas Rorong selaku humas forum tersebut mengatakan, unjuk rasa damai ini diikuti ribuan driver angkutan online.

"Estimasi, ada lebih dari 2000 driver online se-Jawa Timur yang bergabung dalam unjuk rasa damai menolak Permenhub 108 Tahun 2017 yang kami pusatkan di dua titik di Surabaya," jelas Daniel.

Tak hanya di Kantor Gubernur Jawa Timur, unjuk rasa juga digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

Pria yang sudah 8 bulan menjadi driver online ini juga mengungkapkan, tuntutan aksi unjuk rasa yakni meminta pencabutan atau penolakan diberlakukannya Permenhub Nomor 108.

Protes Ojek Online, Massa Tukang Becak dan Ojek Konvensional Jombang Unjuk Rasa

"Karena dari pembuatan ini sudah salah tujuan dan sasaran. Kami bukan dalam kategori transportasi publik seperti yang di dalam permen itu," ungkap Daniel.

Selain itu, lanjutnya, ada 3 poin yang dinilai memberatkan para pengemudi angkutan online ini.

Yakni keharusan memiliki SIM A Umum, uji KIR, dan pemasangan stiker.

"Untuk apa pemasangan stiker kalau dampak dari itu adalah ketidaknyamanan pada saat kami berkendara?" ungkap Daniel.

Pangdam V Brawijaya Siap Back Up Sepenuhnya Pengamanan Pilkada Jatim 2018

Daniel sendiri menyatakan dirinya sudah mengajukan gugatan uji materiil terhadap Permenhub 108 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA) pada 1 Februari 2018 lalu melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Agustina Widyastuti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help